KADIS KESEHATAN BATUBARA BERKILAH TERKAIT PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN REFOCUSING COVID 19

PIRNAS.COM | BATU BARA – Kadis Kesehatan Batubara, drg Wahid Khusyairi terus berkilah ketika dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran pelaksanaan Refocusing Covid- 19 tahun anggaran 2021 sebesar 2 x 21 miliar = Rp42 M tanpa yang tak ada judul dan uraian kegiatannya.

“Jangan lah ber WA, Kerana tak cukup untuk menjelaskan nya,” ungkap drg Wahid Khusyairi dalam pesan WA nya kepada media ini.

Sambung nya lagi, sampai hari Rabu, pihaknya masih disibukkan dengan kegiatan penginputan APBD 2022 dan pada Rabu nanti pengajuan P.APBD 2021. Kepada awak media ini, dia meminta waktu untuk konfirmasi. “Setelah lewat hari Rabu baru saya kabari ya,” katanya.

Sementara sampai hari Senin/2/8/2021 belum ada lagi ceritanya ketika di himpun informasi laporan Pansus LKPD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2020 atas pandangan Fraksi PAN saat menyampaikan pandangan nya ketika acara Paripurna Pansus LKPD 2020 di ruangan aula rapat DPRD Batubara tahun 2021 yang disampaikan Sekretaris Fraksi PAN Suprayitno (Senin, 5/7/2021) terhadap pencapaian serapan program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannya hanya mencapai angka 26,73%.

Sementara diketahui realisasi serapan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) laporan penggunaan keuangan /perimbangan APBD Batubara tahun anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam petikan realisasi anggaran Dinas Kesehatan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai dengan Pagu Anggaran : Rp.46,105,671,060.00 / realisasi Rp. 45,084,698,938.00 – 97.79 % dan terpenuhinya belanja pegawai 1 tahun 100%.

b. Belanja Barang Jasa Rp.33,840,485,820.00 Rp.31,362,097,396.00 – 92.68% terlaksanannya operasional pada Puskesmas 1 tahun 100%.

c. Belanja Modal : Pagu Anggaran : Rp.1,926,860,240.00 / realisasi Rp.1,918,622,290.00 – 99.57 % terpenuhinya fasilitas kesehatan 1. tahun 100%.

Ironis nya, atas paparan di atas, Dinas Kesehatan Batubara dinilai kebal hukum dan berulang-ulang kali diketahui bermain dalam anggaran kesehatan tanpa tersentuh hukum.

Koordinator Komunitas Anti Korupsi (KAK) Kab. Batubara Herman Syahputra Hasibuan dan Mhuklis Asta dalam hal ini mengingat kan pejabat daerah Kab. Batubara agar mematuhi surat edaran KPK No. 8 tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

“Jika terdapat temuan indikasi korupsi atau Fraud, Maka KAK Kab. Batubara akan menyampaikan informasi ini ke Lembaga KPK secara resmi dalam upaya pencegahan tindak pidana Korupsi.” Tandas Herman Syahputra Hasibuan yang didampingi Mukhlis Asta.

Az