Di Duga Korupsi, BPD Desa Sukaramai Tolak Tanda Tangani LPJ T.A 2020

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Terungkap disaat musyawarah Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran DD/ADD T.A 2020 Desa Sekarame kecamatan Kerajaan yang dipimpinan oleh ibu Pj Hitra ostiani Situmorang.

musyawarah dimaksud dilaksanakan pada senin tgl 24/05/2021 di aula kantor Desa tersebut dengan agenda musyawarah terkait Laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sukarame kecamatan Kerajaan T.A 2020.

Acara langsung dihadiri Oleh Bapak Camat Kerajaan Febryansah Boangmanalu, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, Para Tokoh serta undangan lainya.

Dalam rapat musyawarah itu, telah terungkap bahwa Enam dari Tujuh Orang Ketua dan anggota BPD Sukaramai kecamatan Kerajaan langsung menolak dan mengajukan sejumlah interupsi serta tidak mau menandatangani LPJ dimaksud.

Pasalnya, Ketua BPD (Badan permusyawarahan desa) Bung Sanaun Boyan Angkat saat di konfirmasi terkait poin-poin alasan penolakan penandatanganan LPJ Desa tersebut.
Sanaun Boyan Angkat dengan tegas menjelaskan bahwa diannya selaku Ketua dan anggota BPD di desa itu jelas menolak keras LPJ yang di sodorkan oleh Pj Desa tersebut, penolakan penandatanganan itu kami lakukan sesuai dengan tugas pokok dan pungsi (Tupoksi) kami selaku BPD Desa.

“kami selaku BPD telah menduga keras bahwasanya ada sejumlah item kegiatan yang di tuangkan dalam laporan pertanggungjawabanya itu jauh dari kata “wajar dan dapat dimaklumi” alias tidak sesuainya diatas kertas dengan real faktanya di lapangan sebagai bukti yang kongkrit.
Jadi, menurut saya selaku BPD penolakan itu masih tahap wajar dan merupakan peluang kedepanya kepada pj Desa Sukarame untuk memperbaiki Berkas LPJ tersebut”ujar ketua BPD tanpa membeberkan item mana saja yang di duga melenceng sarat dengan.korupsi dalam pengajuan penandatanganan berkas LPJ tersebut.

Ketua BPD membebetkan bahwa sebelum lebaran Idul fitri lalu, pihak Pemerintah Desa meminta kepada kami BPD agar dilakukan musyawarah LPJ dengan alasan agar dapat disalurkan BLT DD.

Namun, dalam hal itu ada dugaan penyalah gunaan manfaat sebagai topeng pemdes Sukarame untuk menutupi indikasi kecurangan yang lainya.

Untuk itu, Ketua BPD beserta anggota meminta kepada ibu pj Desa agar sudi kiranya memberikan Draft dari Laporan Pertanggung Jawaban desa tersebut.

Anehnya, Pemerintah Desa Sukaramai ahirnya memberikan Draft LPJ diatas dua lembar kertas dan kemudian pada hari kamis 20/5/2022 BPD mengadakan rapat pleno, dengan memanggil pihak Pemerintah Desa yang pada ketika itu diutus dua orang perangkat desa yang juga merangkap sebagai TKA/TPKD.

Yang paling memalukan lagi, Ketika kami (BPDred) mempertanyakan beberapa kegiatan TPKD tidak dapat menjelaskannya sehingga dugaan kecurangan yang dilakukan ibu pj Desa Sukarame semakin tercium menunjukkan aroma bau busuk.

Ahirnya kami BPD merekomendasikan kepada Pj Kepala Desa Sukaramai untuk menanggapinya.
Namun sangat disayangkan, sampai hari rapat musyawarah srlesai tidak ada tanggapan dari ibu Pj boru Situmorang.

Untuk itu, kami meminta kepada segenap elemen yang berkompeten dan merasa peduli terhadap penyelamatan uang negara, agar memberikan atensi penuh dalam.memaksimalkan pengawasan dalam peruntukanya. terkait anggaran DD/ADD Desa Sukarame T.A 2020.

Kami BPD Desa Sukarame siap.barisan terdepan demi masyarakat disana”ujar Sanaun B Angkat dengan Tegas.

Sementara, Pj Desa Sukarame Hitra Ostiani boru Sitimorang saat hendak dibkonfirmasi tidak berhasil.
Nomor telpon genggamnya berada dalam jangkauan luar.

( Jaman Munthe )