Home » Daerah » Penyidik KPK Di Duga Melakukan Pemerasan Terhadap Walkot Tanjung Balai, Bisa Meruntuhkan Kepercayaan Publik

Penyidik KPK Di Duga Melakukan Pemerasan Terhadap Walkot Tanjung Balai, Bisa Meruntuhkan Kepercayaan Publik

Pirnas.com 23 Apr 2021

PIRNAS.COM | JAKARTA – Penyidik KPK berinisial SR yang berpangkat Ajun komisaris Polisi (AKP) di duga melakukan pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai M. Syahrial senilai Rp. 1,5 miliar, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, tidak hanya memalukan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sepak terjang KPK. (21/4/2021).

“Bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut. Ind Police Watch (IPW) mengecam keras kasus ini. Bagaimana pun, Kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir,” demikian disampaikan Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (21/4/2021).

Ia menegaskan bahwa jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab, apa yang dilakukan oleh oknum polisi SR berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh.

Menurutnya, selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan.

“Namun dengan adanya kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai ini publik pun akan dengan gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dengan polisi maupun Kejaksaan. Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga KPK dipertahankan,” sebutnya.

Namun begitu, ia juga mempertimbangkan kinerja KPK telah bekerja cepat menanggapi dugaan pemerasan tersebut. Dalam waktu singkat penyidik KPK dari Polri yang diduga melakukan pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai M Syahrial itu sudah ditangkap.

“Dalam kasus ini, IPW menekankan KPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik berasal dari Polri itu. Tetapi lebih dari itu, hukuman mati harus diarahkan kepada yang bersangkutan, mengingat yang bersangkutan telah merusak kepercayaan publik pada KPK. IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip Zero Tolerance terhadap personilnya yang brengsek,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. Tujuannya agar “citra seram” KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun dipusat.

“Jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW juga mendesak terduga pemerasan terhadap walikota Tanjung Balai itu juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yang diduga menjadi pemeras,” cetusnya.

Ia menilai kejahatan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat daripada korupsi dilakukan para koruptor. Sebab, dia sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK.

“Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya diduga melakukan pemerasan. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa,” tandasnya.

Propam Polri menyatakan turut serta mengamanlan AKP SR. Menurut Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo, keterlibatan Propam Polri lantaran AKP SR adalah salah satu personel Polri yang ditugaskan sebagai penyidik KPK. Ia mengatakan bahwa proses penyidikan kasus ini akan ditangani KPK. Namun begitu, akan tetap berkordinasi dengan Propam Polri.

Sebelumnya, KPK tengah menyelidiki dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai yang dilakukan oknum penyidik. Diketahui bahwa oknum penyidik KPK berinisial AKP SR diduga telah melakukan pemerasan terhadap Walikota Tanjung Balai M Syahrial senilai Rp.1,5 miliar dengan dalih kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Balai akan dihentikan.

“Saat ini KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana dimaksud dengan melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan bukti permulaan lainnya. Hasil penyelidikan nantinya akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara dalam forum ekspose pimpinan. KPK menegaskan tidak akan mentolelir penyimpangan dan dapat dipastikan bahwa pelaku korupsi ditindak tanpa pandang bulu,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (21/4/2021).

(HD)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
TIDAR Kampung Rakyat Silaturahmi dengan Kapolsek Baru, Bangun Sinergi Kepemudaan dan Pemberantasan Narkoba

A S

17 Nov 2026

Post Views: 41 PIRNAS.COM | KAMPUNG RAKYAT, LABUSEL – Pengurus Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kecamatan Kampung Rakyat, yakni Ketua TIDAR Kampung Rakyat, Ade Susilo, bersama Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Febryan Permadi, melaksanakan silaturahmi dengan Kapolsek Kampung Rakyat yang baru, AKP Iwan Mashuri, S.H., M.H. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus …

Resmikan Gereja Katolik St. Petrus Rasul, Bupati Labuhanbatu Ajak Jaga Kerukunan

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 60 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., menghadiri pemberkatan dan peresmian Gereja Katolik Paroki St. Petrus Rasul Rantauprapat yang berlokasi di Jalan Pelita III, Kecamatan Rantau Utara, Minggu (15/11/2026). Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi dan rasa syukur yang mendalam atas rampungnya pembangunan rumah ibadah yang megah dan representatif tersebut. …

Bupati Ajak Partai Golkar Perkuat Sinergi dan Kemitraan, Dukung Percepatan Pembangunan Labuhanbatu

Hidayat Chan

15 Nov 2026

Post Views: 73 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., didampingi Wakil Bupati H. Jamri, ST., menghadiri pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026 yang berlangsung di Hall Permata Land Rantauprapat, Minggu (15/11). Pembukaan Musda XI tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi …

Pj. Sekda Labuhanbatu Tutup Pelatihan Fasilitator PMR 2026, Perkuat Pembentukan Generasi Muda Berjiwa Kemanusiaan

Hidayat Chan

13 Nov 2026

Post Views: 54 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, secara resmi menutup Pelatihan Fasilitator Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) PMI Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2026, di Aula Dinas Kesehatan Labuhanbatu, Jalan K.H. Dewantara, Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (12/11). Pelatihan yang berlangsung selama empat hari, sejak 9 hingga 12 November 2026 tersebut, diikuti …

Kejar Target Adipura 2026, Pj. Sekda Labuhanbatu Matangkan Rencana Aksi Lintas OPD

Hidayat Chan

13 Nov 2026

Post Views: 42 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu tancap gas mempersiapkan penilaian Program Adipura Tahun 2026. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, S.H., M.H., memimpin langsung rapat pembagian tugas dan penyusunan rencana aksi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam arahannya, Abdi Jaya Pohan menegaskan bahwa setiap OPD harus memahami betul seluruh indikator …

Pemkab Labuhanbatu Segera Normalisasi Sungai Aek Tapa

Hidayat Chan

09 Nov 2026

Post Views: 98 LABUHANBATU,PIRNAS.COM—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melalui Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Abdi Jaya Pohan SH, MH, mulai menyiapkan langkah konkret dan strategis untuk mempercepat rencana normalisasi Sungai Aek Tapa hingga Sungai Tawar. Wacana tersebut disampaikan Abdi Jaya Pohan pada sosialisasi pelaksanaan kegiatan normalisasi saluran sungai bersama H. Sudin Harahap Sekretaris Komisi IV DPRD …

Kategori Terpopuler