Inikah Yang Dinamakan Hutan Konservasi Perkebunan PT Pangkatan Indonesia

PIRNAS.COM | LABUHANBATU –  Segala kemungkinan  sangat tidak diterima akal, fakta di lapangan tidak sesuai dengan peraturan juga undang undang kementerian lingkungan hidup  dan kehutanan. Pasal 1 angka (2) peraturan pemerintah  nomor 37 tahun 2012, pengelola daerah aliran sungai (DAS)  adalah upaya manusia mengatur hubungan  timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam daerah aliran sungai (DAS) dan segala aktivitas, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem.

Konservasi diatur dalam UU RI nomor 5 tahun 1990 dengan menggunakan metode analisis dan normatif dan pendekatan perundang undangan pada makalah ini. Diharapkan perlindungan konservasi sumberdaya alam di Indonesia diterapkan lebih tegas agar tidak terjadi sesuatu tindakan tindakan yang melenceng dari peraturan yang ada, yang mengacu dalam tindak pidana bagi pelanggarnya.

Undang undang serta peraturan disinyalir perlengkapan administrasi, diduga perkebunan PT Pangkatan Indonesia terindikasi tergolong dalam pelanggaran tersebut, namun yang berkompoten atas wewenang dalam pelanggaran konservasi nyaman dan senyap.

Terbukti tanaman pohon kelapa sawit milik PT Pangkatan Indonesia sudah mendekati replanting yang kesekian kalinya, namun lahan konservasi dijadikan sebagai sumber produksi. Bukankah tercantum didalam peraturan, setiap lahan konservasi merupakan pelanggaran memasuki, memanen (mengambi hasil), namun faktanya berbeda.

Konservasi adalah salah satu persyaratan RSPO, yang menjadi pertanyaan, lahan konservasi mana yang diajukan PT Pangkatan Indonesia dalam persyaratan tersebut? Terindikasi diduga penipuan dan pelanggaran dalam peraturan tersebut.  Eronisnya, media ini turunkan berita kedua, Rabu 13/1 oknum manager PT Pangkatan mengirim poto limbah di areal mereka yang terduga mengalir melaui sungai dari PT yang ada di hulu mereka. Seiring kiriman poto, oleh manager juga dengan chatingan, “ini dicek pak baru paten, jelas pencemaran lingkungan dibanding konservasi”, ungkap beliau.

Dalam hal tersebut sangat terpantau jelas bahwa PT Pangkatan Indonesia tidak taat pada peraturan pemerintah terkait konservasi.  Diharapkan kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk tidaklanjuti dugaan pelanggaran yang ada dengan melabuhkan sanksi pada PT Pangkatan Indonesia sesuai peraturan konservasi, dan mendudukkan pidana bila memang dugaan tersebut duduk dalam pelanggaran undang undang konservasi.

Menjaga kelestarian alam salah satu upaya menimalisir ekosistem, upaya mencegah hal hal yang berkompoten melahirkan musibah. Kerap terlihat daerah aliran sungai (DAS) yang berada berdampingan dengan perusahaan atau perkebunan, PKS, mencemari aliran air sungai, sehingga merugikan masyarakat . Diharapkan kepada pemerintan atau yang berkompoten, untuk menindaklanjuti temuan media di PT Pangkatan Indonesia, yang berada di kecamatan Pangkatan Labuhanbatu.

(Rahmat siregar)