APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN INSPEKTORAT JANGAN JADI BEKING DI PALUTA

PIRNAS.COM | PALUTA – Laporan Resmi Tertulis Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Investigasi Nasional (LSM BIN) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Paluta yang disampaikan tahun 2016 lalu berkaitan denga kinerja para Kontraktor yang menangani proyek Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Langsung Ke Polres Tapanuli Selatan tak kunjung usai, ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Paluta Ali Atas Siahaan kepada Perwakilan Pirnas di Gunung Tua.

Hal itu beliau sampaikan berhubung Beliau dipanggil memberi keterangan serta Gelar Perkara oleh pihak Inspektorat Nomor :780/501/IT/2020 tanggal 04 September 2020 dan Pihak Reskrim Polres Tap-Sel Nomor:B/1790/XI/2020/Reskrim tanggal 23 November 2020 undangan Gelar Perkara dan Nomor :B/1527/X/2020/Reskrim Tanggal 13 Oktober 2020 Pemberitahuan Dumas.

“Padahal menurut Beliau sudah 2 (Dua) kali gelar Perkara dilakukan dan pihak inspektorat juga telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pihak Badan Investigasi Nasional (BIN),” tutur Ali Atas Siahaan kepada Pirnas sekembalinya dari Polres Tapsel saat menghadiri Gelar Perkara di Ruang Reskrim Polres Tapanuli Selatan 25 November 2020, menurut Beliau yang hadir dalam Gelar Perkara tersebut ada Kasat Reskrim, Kanit Tipidkor dan anggota Polres Tapsel sedangkan dari Pihak Inspektorat Paluta ada Inspektur Bantu (Irban IV) serta hadir juga Kepala Bidang (Kabid) Pengairan PUD yang saat itu sebagai yang membidangi.

Sakin Kesalnya Ulah Para Aparat Penegak Hukum (APH) yang mana beliau merasa di Permainkan oleh Pihak Inspektorat dan Kanit Tipidkor dalam menangani Laporan Beliau, hingga beliau meminta Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI mendampingi Beliau saat gelar Perkara kemarin, hal tersebut beliau lakukan karena meliah merasa seperti di keroyok dan di permainkan. Mengingat ada menyebut LPP-TIPIKOR RI, Pirnas meminta tanggapan Akhiruddin Siregar sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPC.LPP-TIPIKOR RI) benar, tutur Akhiruddin Siregar sambil menjelaskan bahwa saya pernah mendampingi beliau saat Inspektorat mengundang meminta keterangan BIN, sangat janggal Ulah Inspektorat meminta keterangan, padahal LHP sudah keluar dan jelas disitu diterangkan Tim Ahli Paluta saat itu tidak ada. Begitu pula dengan Pihak Polres Tapsel urusan apa hingga berlarut-larut Persoalan Tahun 2016 dibiarkan hingga Tahun 2020.

Padahal sejauh ini menurut Akhiruddin Siregar menjelaskan jika LHP sudah di terbitkan berarti Pihak Inspektorat sudah melakukan Cek Lapangan sesuai data dan Dokumentasi yang ada didukung keterangan surat dan saksi, begitu pula Pihak Polres seharusnya telah melakukan olah TKP atau Cek Lapangan bila LHP di terbitkan, eh malah siapa yang mengadu malah itu yang diproses dan disusahkan oleh pihak Polres dan Inspektorat, tutur Akhiruddin Siregar sebagai Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI kepada Pirnas saat memberikan tanggapannya.

Beliau juga menduga dan curiga terhadap APH telah berkonsultasi mengamankan Perbuatan para Koruptor yang ada di Kabupaten Paluta, hal itu beliau katakan berhubung beliau pernah memergoki Kanit Tipikor datang menemui salah satu Pejabat Paluta pada jam kerja, begitu pula dengan Pihak Kejaksaan Negeri Paluta yang juga beliau pergoki pakean Dinas lengkap menemui pejabat selefel Kadis di ruang Kerjanya juga di Jam kerja, ada apa dengan mereka menemui Pejabat?, tutur Akhiruddin Siregar menutup penjelasannya.

(Tim/Phas)