Pengambilan No Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Labusel Wartawan Di Larang Meliput KPUD Tidak Mencerminkan Sikap Baik

PIRNAS.COM | LABUHANBATU SELATAN – Di era demokrasi saat sekarang ini, kebijakan KPUD Labusel sangat tidak mencerminkan kebaikan untuk dicontoh di daerah lain, karena danggap tidak profesional.

KPUD Labusel merasa kinerjanya paling profesional padahal pandangan publik, dan para wartawan kinerja KPUD Labusel sudah sangat disoroti, terkait kasus yang sempat heboh buat masyarakat Labusel.

Dilaporkanya KPUD ke DKPP, dugaan terkait pendaftaran paslon bupati, dan wakil bupati Labusel ini, ditambah lagi saat pencabutan No paslon, para wartawan tidak boleh masuk meliput ke dalam gedung yang bertempat di Convetion Hall Hotel
Sudi Mampir Blok Songo Kecamatan Kotapinang (24/9).

kegiatan dijadwalkan pukul 10.00 WIB dan dimulai pukul 10.25 WIB dan sejumlah personil kepolisian tampak berjaga-jaga di depan gedung.

Beberapa para insan pers yang datang hendak meliput pengambilan No Urut di masing masing pasang calon bupati dan wakil bupati tidak dapat meliput, karena wartawan di larang masuk ke dalam gedung tersebut, sehingga para wartawan merasa kesal dan kecewa bahkan seorang wartawan mengancam akan melaporkan ke Bawaslu dalam masalah tersebut melihat prilaku KPUD Labusel yang dianggap tidak transparan dan terkesan menutup-nutupi.

“Padahal itu hanya pengambilan No urut paslon, tapi wartawan tidak dibenarkan meliput baik media cetak, ekektronik, maupun media online”.

Dan parahnya lagi tidak ada satu layarpun yang disediakan di luar gedung agar yang berada di luar dapat menyaksikan kegiatan di dalam, acara itu hanya di tayangkan melalui akun facebook KPUD Labusel.

Dan karena tidak dapat melihat dan masuk ke dalam, awak media ini bertanya kepada sala seorang piket, kenapa kalau hanya materinya hari ini pencabutan no urut kok tidak satupun wartawan di bolehkan masuk ke dalam, “iya pak emang di larang wartawan masuk pak”,

Karena kesal, “kalian tau dua kali pilkada langsung di Labusel tidak pernah ada pelarangan media meliput kegiatan tahapan demi tahapan sampai hari ha”, “kami enggak tau ini perintah pak”, kata penjaga piket.

“Masyarakat Labusel harus tau, inilah kebijakan KPUD Labusel yang dipertontonkan kepada kita, sangat tidak mencerminkan sikap  baik kepada publik, kalau memang alasan covid, siapa yang menjamin yang berada di dalam aman dari covid, alasan hanya dibuat buat pihak KPU Labusel untuk menutupi kebijakan yang keliru itu, ini negara demokrasi kegiatan pilkada harus transparan, karena ini hak kontitusi hak rakyat jangan kalian tutup tutupi karena kegitan pilkada ini tidak sedikit dana yang dikeluarkan, miliaran untuk kegiatan jajaran KPUD Labusel, itu bukan uang kalian, uang negara, uang rakyat. ngerti kalian”, tutur salah seorang wartawan merasa kesal dengan semua komisioner KPUD Labusel.

(MS)