Ribuan Buruh Kepung Kantor Walikota dan DPRD Medan, Tuntut Omnibus Law Dibatalkan

PIRNAS.COM | MEDAN – Sebanyak seribuan lebih massa buruh dan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kota Medan mengepung kantor Walikota Medan dan kantor DPRD Medan Serta kantor DPRD Sumut dengan melakukan aksi unjuk rasa menuntut dibatalkannya perubahan undang-undang ketenagakerjaan (Omnibus Law) yang dianggap merugikan dan merampas hak-haknya buruh. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan didepan kantor Walikota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Rabu (02/09/2020).

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan empat Serikat Pekerja Anggota (SPA) yang tergabung dalam K.SPSI Medan diantaranya, DPC F.SPSI – K.SPSI Medan, DPC SP. LEM Medan, DPC SP. RTMM Medan dan DPC SP. KEP Medan. Ribuan massa tersebut berkumpul sejak jam 09.00 Wib dilapangan merdeka Medan lalu kompoi menuju kantor Walikota Medan, sesampainya didepan kantor Walikota Medan, masing-masing pimpinan SPA menjadi orator untuk menyampaikan pendapatnya didepan publik.

Salah satu orator aksi, Ketua DPC F.SPTI – K.SPSI Medan Antoni Pasaribu, SE menyampaikan orasinya, Bahwa peraturan dalam perubahan undang-undang ketenagakerjaan yang disebut Omnibus Law jilid IV sangat jelas merugikan dan merampas hak-haknya buruh.

“Peraturan itu sudah jelas merugikan dan merampas hak-haknya buruh, jadi kami sangat tidak setuju dan menolak dengan keras tanpa ada tawar menawar. Jadi peraturan itu harus segera dibatalkan dan jangan disahkan oleh DPR. Hidup Buruh…Merdeka,” teriak Antoni Pasaribu saat menyampaikan orasinya.

Setelah melakukan orasi selama dua jam, akhirnya pihak Pemko Medan bersedia menerima perwakilan dari massa buruh tersebut untuk berdialok langsung dengan Plt Walikota Medan dengan dibatasi hanya 20 orang saja dari perwakilan buruh.

Setelah 20 orang perwakilan buruh tersebut memasuki ruang rapat kantor Walikota Medan, lagi-lagi perwakilan buruh tersebut sangat kecewa, karena mereka hanya diterima berdialog dengan Asisten Etbang Pemko Medan dan Kadisnaker Medan. Suasana ruang rapat seketika ricuh dan perwakilan buruh tersebut melontarkan protes keras agar bisa berdialok langsung dengan Plt Walikota Medan.

“Kalau Plt Walikota Medan tak mau jumpa sama kami, untuk apa kita teruskan dialok ini, ngak ada gunanya. Lagipula sudah dua kali ini kita aksi demo, setiap dialog diruangan ini, tak pernah kita dikasi minum, apa udah ngak ada lagi anggaran biaya dikantor ini. Kalau gitu biar kami yang beli minum sendiri, Kami SPSI masih punya anggaran kok,” ucap Supranoto, Sekretaris DPC SP LEM Medan seraya mengeluarkan beberapa lembaran uang ratusan ribu dan menyuruh Satgas SP. LEM Medan untuk beli Aqua botol dingin tiga kotak.

Karena situasi tak kondusip, Akhirnya Kadisnaker Medan mencoba menghubungi Plt Walikota Medan. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya Plt Walikota Medan hadir diruang rapat tersebut.

Ketua K.SPSI Medan Jahotman Sitanggang, SH yang mewakili bicara dari beberapa elemen SPA menyampaikan tiga tuntutan dari kegiatan aksi yang digelar hari itu.

“Terima kasih kami pada pak Plt Walikota Medan yang akhir bersedia berdialog dengan kami. Ada tiga tuntutan kami pak, Pertama kami menolak dengan keras Omnibus Law, Kedua kami minta SK Dewan Pengupahan diperpanjang, karena sudah habis masa berlakunya dan yang ketiga kami minta gaji Dewan Pengupahan segera dibayarkan yang sudah 6 bulan tak dibayar,” jelas Ketua K.SPSI Medan tersebut.

Menanggapi tuntutan buruh tersebut, Plt Walikota Medan Ir.H Akhyar Nasution akan segera menyikapi tuntutan tersebut, ia akan membentuk tim dari Pemko Medan yang akan dikomandoi oleh Kadisnaker Medan dalam menindak lanjuti tuntutan buruh tersebut.

“Saya minta maaf, karena tadi saya ada rapat dikantor DPRD Medan, mengenai Omnibus Law, kita akan kirim surat kepemerintah pusat yakni Menteri Tenaga Kerja dan DPR RI terkait tuntutan buruh yang menolak Omnibus Law, lalu tentang SK Dewan Pengupahan dan tertunggaknya gaji Dewan Pengupahan akan segera diselesaikan oleh Kadisnaker,” terang Akhyar Nasution pada 20 orang perwakilan buruh tersebut.

Setelah melakukan dialog, 20 orang perwakilan buruh tersebut kembali bergabung dengan ribuan buruh yang menunggu hasil dialog tersebut. Antoni Pasaribu dari F.SPTI menyampaikan hasil keputusan dialog dengan Plt Walikota Medan yakni, “Saudara-saudaraku semuanya, Bahwa tuntutan kita hari ini berhasil GOL…….!!!,” kata Antoni Pasaribu dihadapan ribuan buruh tersebut dengan disambut tepuk tangan.

Setelah menyampaikan orasi didepan kantor Walikota Medan, lalu massa buruh tersebut melanjutkan orasinya dengan berjalan kaki menuju kantor DPRD Medan dan DPRD Sumut.

(Zainal Abidin)