Konfirmasi DPD LSM PKRN Rohil di Desa Jaya Agung Sesuai Dengan Kapasitas

PIRNAS.COM |  ROHIL – Rutinitas yang dilakukan tim investigasi DPD LSM PKRN Rohil Benteng Siregar di Kepenghuluan Jaya Agung, Kecamatan Bagan Sinembah, mempertanyakan beberapa item tentang penggunaan dana desa dan anggaran dana kepenghuluan sesuai dengan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan permendes PDTT nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMdes, Rabu (8/7/2020).

Pantawan awak media Pirnas di lapangan, pertanyaan demi pertanyaan dengan penuh gamblang dijawab oleh datuk penghulu.

Kategori pertanyaan DPD LSM PKRN Rohil yang di ketua tim investigasi Benteng Siregar,
yang pertama, penggunaan dana desa dan jumlah anggaran yang masuk Tahun 2018 sampai 2019 beserta peruntukan dan BUMdes yang ada di Kepenghulan Jaya Agung.

Datuk Penghulu Jaya Agung, “saya menjabat kurang lebih 3 tahun, dana desa yang kita kelola 2018 kurang lebih Rp. 700.000.000, kemudian 2019 kurang lebih Rp. 700.000.000. Dengan rincian 50 persen ke Pembangunan, selebihnya dibagi ke Pemerintahan, Pembinaan, Pemberdayaan, jadi jumlah dana yang kita terima selama dua tahun 2018-2019 itu semuanya ada Rp. 1,4 M.”

Lanjutnya, “Kemudian kalau dana BUMdes itu Rp. 50.000.000 di tahun 2018 lewat ADK, ditambah lagi janji politik lewat BANKQU total jumlah semua dana bumdes hingga diterima ketua BUMdes Rp. 156.000.000, ini semua kita gunakan sesuai Musdes kita penggemukan lembu, dengan rincian : pembuatan kandang satu unit Rp.18.000.000, beli lembu 11 ekor Rp.119.000.000, kemudian 13.000.000 juta jual beli sepeda motor (kereta) sisanya di rekening BUMdes,” cetusnya Datuk Penghulu.

Setelah selesai menerima konfirmasi Datuk Penghulu Jaya Agung awak media Pirnas juga langsung mengkonfirmasi tim investigasi DPD LSM PKRN Rohil Benteng Siregar.

Benteng Siregar memberikan keterangan persnya, “kita dari tim akan pantau terus dana BUMdesnya, kemudian kita dari tim akan turun ke lapangan menghitung dana yang telah dipergunakan untuk pembangunan, mulai dari semennya, pasirnya, besinya, begitu juga upah tukang dan apabila singkron semua mantap,”

Lanjutnya, “Tapi apabila ada penyimpangan sangat signifikan, so pasti ini akan kita tindak lanjuti sampai ke ranah hukum sesuai tufoksi kita sebagai sosial kontrol masyarakat sesuai undang-undang tentang keterbukaan publik. Memang sih untuk keterangan Datuk Penghulu sampai saat ini cukup profesional cara penjabaranya, dan inilah yang kita harapkan dari masyarakat, jujur. Kalau kita dari LSM ini hanya bisa mengingatkan Datuk Penghulu supaya bekerjalah sesuai kapasitasnya,” pungkas ketua tim investigasi Benteng Siregar.

(Tim)