Aksi Demo Bumara Tuntut Kesewenangan Perusahaan Vendor PT Inalum Dihentikan

PIRNAS.COM I KUALATANJUNG – Ratusan masa yang tergabung dalam aliansi Buruh, Mahasiswa dan Masyarakat Batubara (BUMARA) gelar aksi di PT Inalum Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Rabu (8/7/2020) menuntut perusahaan plat merah itu hentikan kesewenangan perusahaan vendor dilingkungan perusahaannya.

Aksi demo yang di dominasi buruh dan mantan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari vendor kontraktor di PT Inalum, menuntut tindakan yang semena-mena dari vendor.

Aksi damai yang jauh dari pintu gerbang PT Inalum itu mengecewakan massa, mereka tertahan didepan pintu masuk PT Pelindo Kuala Tanjung oleh petugas keamanan.

Beberapa jam berlangsung aksi, utusan PT Inalum yang dipimpin Sekretaris Perusahaan Mahyarudin Ende, Manager Humas Inalum Bambang Heru, dan pejabat Inalum lainnya melakukan dialog dengan massa.

15 perwakilan massa diajak berdialog dikantor PT Inalum, dalam pertemuan itu perwakilan buruh meminta kepada pihak inalum dalam satu minggu ini masalah tuntutan buruh bisa terselesaikan.

“Apabila tidak, aksi demo akan kami lakukan lebih besar lagi,” tegas Guntur dan Syamsir selaku kordinator aksi.

Dalam orasinya kordinator aksi Guntur dan rekan-rekannya, mengatakan, saat ini pekerja atau buruh, telah dijamin kesejahteraannya oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU No 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan.

Namun ada perusahaan pemberi kerja dan penyedia tenaga kerja masih dirasakan mengangkangi Undang-Undang dengan cara merampas hak buruh, dan tidak menghargai keringat para buruh yang telah menghasilkan pundi uang bagi bos perusahaan seperti kenakalan yang dilakukan PT Dinamika Mandiri Karya yang merupakan anak kandung Koperasi Karyawan Inalum (Kokalum).

PT DMK adalah salah satu dari ratusan perusahaan kontraktor di PT Inalum ini dinilai telah merampas hak pekerja atau buruh dengan mengintimidasi buruh, tidak jelasnya status para pekerja, membayar upah dibawah UMK di Kabupaten Batubara dan tidak tertib terhadap UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No 19 Tahun 2012.

Dengan membawa kerenda (peti mati) para pendemo terus mendesak aparat agar massa aksi bisa memasuki area kantor Inalum.

“Kami jangan di krimalisasi, kami kemari bukan untuk PT Pelindo, maupun Bank 46 Kuala Tanjung, kami kemari mau bertemu pimpinan Inalum, Direktur PT DMK serta pimpinan lainnya yang tidak berhati nurani,” pekik operator.

Direktur PT DMK yang juga Manager Kokalum dinilai tidak mampu menghadirkan akal dan hatinya untuk menyelesaikan persoalan.

Dua orang karyawannya dikrimalisasi dan sekarang menjadi tersangka di Polres Batubara, ini karena para pekerja mendirikan organisasi buruh.

PT Inalum selaku User utama selama ini terkesan abai terhadap ulah jahat dan kenakalan perusahaan kontraktornya, seharusnya Inalum hadir atas musibah yang menimpa para buruh.

Petinggi Inalum sendiri diduga keras terlibat aktif bermain mata dengan perusahaan kontrakror. Dalam orasinya juga buruh mengatakan, PT DMK tidak sendirian, ternyata masih banyak perusahaan penyalur tenaga kerja ditubuh PT Inalum yang melakukan kesewenangan terhadap hak normatif buruh.

Mulai memberhentikan kerja secara sepihak, tidak membayar pesangon, membayar upah murah dibawah UMK, hingga uang lembur buruh yang tidak dibayarkan, dan itu juga terdapat di perusahaan lain seperti PT Pribumi Jaya Bertuah, PT Sinar Agung Sejahtera Mandiri, PT Akta Mandiri, PT Gobel Darma Sarana Karya, PT Auto Padu hingga Koperasi Karyawan Inalum sebuah Koperasi Penyalur Tenaga kerja.

Dari itu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI) Batubara, mahasiswa dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya menyampaikan 15 tuntutan.

Perwakilan dari perusahaan PT Inalum, Mahyaruddin Ende selaku sekretaris perusahaan menandatangani surat pernyataan diatas materai 6000 akan menggelar kembali pertemuan dengan Bumara untuk menyelesaikan persoalan tenaga kerja outsourcing, 7×24 jam setelah surat pernyataan diteken.

(Lili Suheli/a17)