Momentum Pilkada Cegah Stagnasi Roda Pemerintahan Daerah

PIRNAS.COM | MEDAN – Anggota DPRD Hendro Susanto (foto) mengatakan, pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung di Sumut, yang rencananya digelar 9 Desember 2020, perlu digelar untuk cegah stagnasi (tersendatnya) roda pemerintahan daerah.

“Di antara dua pilihan ya atau tidak, Pilkada perlu segera dilaksanakan untuk cegah stagnasi roda pemerintahan daerah dan meneruskan tradisi demokrasi yang baik,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Wartawan di Medan, pekan lalu.

Dia merespon suara pro-kontra terkait pilkada langsung yang digelar di 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Adapun di Sumut dilaksanakan di 23 kabupaten/kota.

Penolakan pesta demokrasi langsung ketiga ini mencuat di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum menunjukkan tanda melandai.Kekhawatiran terutama terkait makin bertambahnya kasus pandemi dan munculnya klaster baru penularannya.

Menyikap ini, Hendro Susanto yang ketua Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan ini bersikukuh, Pilkada tak boleh ditunda meski ada resistensi dengan alasan Covid-19.

“Tak boleh diurung, harus dijalankan sesuai jadwal yang sudah disepakati pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU),” ujar Hendro.
Bahkan KPU pusat sudah merancang Peraturan KPU (PKPU) tahapan Pilkada 2020.

Pertimbangan
Sejumlah pertimbangan melatari pemikiran Hendro mengapa Pilkada perlu digelar.
Pertama, masa jabatan kepala daerah di 270 provinsi/kabupaten/kota akan berakhir 2021.

“Tak terbayangkan, bagimana kalau ditunda, bukan hanya stagnan, tetapi besar kemungkinan ada kegaduhan politik,” ujarnya.

Kedua, khusus untuk Sumut, yang tercatat ada 23 kabupaten/kota ikut kontestasi, pilkada menjadi sangat urgen dilakukan.

“Kita lihat, dari 12 pejabat yang berstatus pelaksana tugas, ada di antaranya yang sudah dua perode jadi plt bupati, ”ujarnya.

“Juga ada pelaksana tugas Sekretaris daerah bahkan ada yang rangkap jabatan, ini nggak sehat untuk proses demokrasi,” ujarnya.

Malah dari 12 pejabat dari satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut yang berstatus pelaksana tugas itu ada yang akan memasuki masa pensiun,Tak Lazim dengan kondisi yang masih ngambang itu karena Covid-19, tentu tidak lazim bagi mereka bertahan dengan alasan pandemi itu.

“Toh, tidak semua 33 kabupaten berzona merah pandemi ini, sehingga tak kuat dijadikan alasan untuk ditunda secara keseluruhan pula,” ujarnya.

Berdasarkan kunjungan Komisi A DPRD ke sejumlah kabupaten/kota pada Maret 2020 lalu terkait informasi tahapan pilkada 2020, sebagian kepala daerah merespon perlu pilkada segera.

“Yang pertama kan diusulkan September, okelah, tapi dimundur lagi sampai Desember 2020, tampaknya sudah fix sebagaimana disampaikan sejumlah kepala daerah,” katanya.

Walau masih ada kekhawatiran ada terjadinya klaster baru, menurut Hendro itu acceptable (bisa difahami),

“Inilah yang saya kira jadi tugas Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya untuk terus sosialisasi,” ujarnya.“Bagaimana teknis pelaksanaannya, cara memilih, datang ke kotak suara, dll,” katanya lagi.

Yang jelas, lanjut Hendro, anggaran untuk pilkada nanti dipastikan bertambah, terutama untuk pengadaan alat pelindung diri, termasuk masker, hand sanitizer, dan pelindung muka.

“Secara keseluruhan, saya berpendapat, di masa Covid-19 ini, marilah kita hadapi tradisi baru menghadapi pilkada dengan suasana yang berbeda,” katanya.

“Betul–betul patuhi protokol kesehatan, sekaligus membantu pemerintah mewujudkan new normal,” ujarnya

“Tradisi ini harus disertai dengan semangat dan tekad meneruskan demokrasi yang lebih sehat, bukan menunggu dan menunggu situasi,” ujarnya.

(Lili Suheli)