INSPEKTORAT AUDIT PELAKSANAAN DANA DESA HILIBADALU KECAMATAN SOGAE’ADU T.A 2019

PIRNAS.COM | NIAS – Inspektorat Kabupaten Nias melaksanakan Audit lapangan di Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae’adu bersama Dinas terkait atas laporan pengaduan ratusan masyarakat dan BPD kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tentang dugaan penyelewengan Dana Desa T.A 2019 yang di duga dilakukan Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa Hilibadalu, Senin (22/06/2020).

Hadir pada pelaksanaan Audit lapangan tersebut Tim auditor Inspektorat, P3MD, PDTI, Ketua dan anggota BPD, Kepala Desa dan Aparat Desa dan puluhan warga masyarakat Desa Hilibadalu.

Adapun beberapa poin Laporan pengaduan masyarakat pada pelaksanaan dan pengalokasian Dana Desa T.A 2019 diantaranya :
1. Pelaksanaan pembangunan “Tembok penahan di Dusun II jalan Lolowua Langi-Langi”.
2. Pembangunan “jalan Dusun I dari jalan Provinsi menuju TPU (tempat pemakaman umum) Hilimoloi”.
3. Pembangunan “Balai pelatihan di Dusun III”.
4. Pengadaan baja ringan yang telah dibelanjakan semua pada Dana Desa TA. 2018 dan Kepala Desa kembali menganggarkan pada Dana Desa TA 2019, tetapi baja ringan yang di beli pada anggaran Dana Desa TA 2018 di pergunakan membangun balai pelatihan di Dusun III.
5. Penghasilan Kepala Desa Hilibadalu defenitif An. Melyaman Gulo, SST dan juga salah seorang pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Nias secara bersamaan gajinya diambil, baik gaji sebagai Kepala Desa maupun gaji di PNS selama satu tahun sebesar : Rp. 38.000.000,_ diterimanya.

Dimana sebelumnya, DPRD Kabupaten Nias telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait, Pemerintahan Desa, BPD dan masyarakat Desa Hilibadalu sebagai Pelapor.

Wakil ketua BPD Hilibadalu Drs Soziduhu Lombu, M.Pd, kepada Pirnas mengatakan, “Kita mengapresiasi kedatangan Inspektorat hari ini, namun sedikit kecewa tindakan Tim audit Inspektorat karena sebelumnya kurang koordinasi. Pada hal keputusan RDP DPRD, Tim audit bersama komisi I DPRD Kabupaten Nias hadir melaksanakan audit lapangan di Desa Hilibadalu ini”.

“Kita tidak tau dan apa alasan Inspektorat berita acara pelaksanaan audit lapangan tidak ada, padahal koordinator auditor Inspektorat Dorothea Telaumbanua tadi mengatakan ada berita acara yang ditanda tangani namun kami tunggu sampai di kantor Desa tak ada, bahkan masyarakat melihat Inspektorat sudah balik kanan ke kantor, bahkan semua masyarakat pun heran tindakan Inspektorat tersebut. Harusnya, berita acara ada sebagai bukti Inspektorat telah melakukan tugas dan fungsi mereka melakukan audit lapangan yang di percayakan Pemerintah Kabupaten Nias. Harapan Kami BPD Hilibadalu kepada Pemkab Nias khususnya Inspektorat memproses permasalahan ini secara adil, baik kepada masyarakat pelapor dan Pemerintahan Desa Hilibadalu. Supaya kedepannya kasus yang sama tidak terulang kembali, bukan hanya di Desa Hilibadalu bahkan di 170 Desa di wilayah Kabupaten Nias peruntukkan penggunaan dan pengalokasian Dana Desa tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat, membangun Desa dan meningkatkan sumber daya manusia secara mandiri dapat terwujud”, tegas Soziduhu Lombu.

Sejahtera Iman Gulo mewakili masyarakat Desa Hilibadalu mengatakan, “Kami masyarakat bersama BPD telah menolak hasil laporan pertanggung Jawaban (LPJ) realisasi Dana Desa T.A 2019 karena banyak ditemukan kejanggalan dan penyalagunaan/Mark-up mulai dari bahan material, pengadaan barang-barang yang di belanjakan, pengurangan Volume pekerjaan terlebih Harian orang kerja (HOK), dan lain sebagainya. Dimana masih banyak Inventaris Desa yang tersimpan dirumah Yuliaman Lombu sebagai Kasi Kesra dan baja ringan dirumah kepala Desa Melyaman Gulo, SST yang diketahui masyarakat.

“Tindakan Inspektorat hari ini yang turun ke lapangan sangat mengecewakan, pelaksanaan audit hanya asal-asalan saja seakan mereka belum siap melaksanakan tugasnya. Mereka hanya tau mengukur Panjang dan lebarnya saja, padahal pencurian volume dan mutu/speksifikasi pekerjaan yang telah kami informasikan tidak mereka (Inspektorat) hiraukan, bila terus begini kami menduga Inspektorat king kali kong atau ada main dengan pemerintah desa atau juga sengaja membiarkan Pemerintahan Desa untuk Korupsi,” ungkap Sejahtera Gulo.

“Kami masyarakat meminta kepada bapak Bupati Nias mengevaluasi kinerja Tim auditor Inspektorat di lapangan, dan juga kepada bapak DPRD Kabupaten Nias mengawal proses penanganan masalah ini. Kami akan menutut keadilan, dan akan menempuh jalur hukum bila Inspektorat main-main menanganinya”, pungkasnya Sejahtera Gulo mengakhiri.

(GL)