Aksi Demo Warga Mempertahankan Tempat Tinggalnya di Lahan PTP2 Helvet

PIRNAS.COM | MEDAN UTARA – Warga masyarakat yang sudah 20 tahun tinggal ditanah garapan lahan PTP2 di daerah pasar IV sampai pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi demo untuk tetap bisa bertahan dan tinggal di lahan garapan PTPN2. Aksi demo tersebut dilakukan ribuan warga ditanah garapan pasar 10 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Jum’at (05/06/2020).

Warga yang melakukan aksi demo tersebut selama ini telah lama menguasai lahan garapan itu sejak 20 tahun silam dan mereka bertahan di lahan garapan PTPN2 itu dilakukan karena pihak perusahaan akan melakukan penggusuran dan pembersihan terhadap ribuan warga yang tinggal disitu.

Ketua kelompok Tani Maju Lestari Indonesia, Semangat Baru Mangapul Siregar menyebutkan, tidak ada hak PTPN2 untuk menggusur atau menguasai lahan tersebut, karena lahan itu sudah lama tak dipakai lagi sama pihak perkebunan dan warga pun sudah 20 tahun tinggal dilahan tersebut. Apalagi surat keterangan HGU No. 111 yang selama ini sebagai alasan untuk menguasai lahan tersebut dinilai cacat hukum, apalagi PTPN2 tidak bisa memperlihatkan surat HGU No. 111 tersebut pada warga.

Mulai dari pasar IV sampai pasar XI, lahan itu adalah milik masyarakat dan diusahai sejak tahun 2000. Tiba-tiba saja pihak PTPN 2 memasang spanduk mengklaim areal tersebut adalah milik negara.

“Sudah lama lahan ini jadi lahan mati karena tak digunakan lagi oleh pihak perkebunan, karena lahan ini sudah lama tidak produktif, jadi lahan ini digaraplah sama warga, sudah 20 tahun ini lahan itu adem-adem saja, kok sekarang baru sibuk mau diambil lagi sama pihak kebun, lagi pula lahan itu bukan milik PTPN2, melainkan milik Tuhan dan dikuasai oleh rakyat. HGU No. 111 yang dikatakan pihak kebun diduga cacat hukum”, ucap Mangapul pada awak media.

“Apalagi pihak kebun tidak bisa memperlihatkan surat asli HGU No. 111 itu, mereka hanya cuma cakap-cakap aja dan menakuti warga”, tutur Ketua Kelompok itu, didampingi sekretaris kelompok tani, Jack Situmorang dan Marlidon Nababan.

Mangapul Siregar menjelaskan, sebelum adanya rencana penggusuran terhadap warga yang tergabung dalam kelompok tani, ada 2 kali pertemuan antara pihak PTPN2. Pertama, pertemuan dengan masyarakat dari kelompok tani di aula Polres Pelabuhan Belawan beberapa hari yang lalu dan pertemuan kedua pihak PTP2 tidak bisa memperlihatkan surat HGU No. 111.

“Kami jadi meragukan dan menilai surat HGU No. 111 itu cacat hukum, masak pihak kebun tidak bisa perlihatkan surat-surat aslinya, berartikan cakap-cakap saja pembuktiannya”, kata Mangapul.

Mangapul menyebutkan, sejak tahun 2000 masyarakat sudah menguasai lahan tersebut untuk bercocok tanam dan berjalan aman tanpa ada gangguan. Pada tahun 2020 ini, tiba-tiba PTPN2 mau menggusur masyarakat.

“Selama ini sedikitnya 4000 kepala keluarga bercocok tanam di lahan ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan tidak pernah diganggu. Kok sekarang, tiba-tiba PTPN 2 datang dan mau menggusur masyarakat”, jelas Mangapul lagi.

4.000 kepala keluarga atau 6.000 jiwa akan tetap bertahan sekaligus mempertahankan lahan garapan tersebut. Selain mempertahankan lahan secara fisik, pihaknya juga akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

“Kami akan tetap bertahan dan akan menempuh jalur hukum, kita lihat aja nanti akan kami lakukan gugatan ke PTUN Medan”, katanya lagi.

Mangapul mensinyalir ada keterlibatan mafia tanah dalam upaya penggusuran warga dan penggarap yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani tersebut.

“Kami menduga dibalik semua ini pasti ada keterlibatan mafia tanah dalam upaya penggusuran ini”, tutupnya.

Dalam aksi demo tersebut, ribuan warga terlihat memegang poster-poster yang berisikan penolakan penggusuran itu dan anehnya tak satu pun terlihat pihak perwakilan dari PTPN2 maupun aparat kepolisian, baik dari Polres Pelabuhan Belawan maupun dari Polsek Medan Labuhan dilokasi aksi warga tersebut.

(Zen/Her/Evi)