ANGGOTA PANWASCAM PENERIMA BLT JADI PERGUNCINGAN WARGA

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Salah satu warga yang di duga anggota Panwascam di kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (STTU Jehe) kabupaten Pakpak Bharat, Sumut berinisial SB Penduduk Dusun Sintebbu Desa Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe menjadi perguncingan di tengah warga, dikarenakan yang bersangkutan merupakan salah satu warga penerima dana bantuan langsung tunai (BLT) DD beberapa hari lalu.

Pasalnya, menurut warga di desa itu bahwasanya SB diketahui sebagai salah satu anggota PANWASCAM di kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, hal itu menimbulkan sejumlah pertanyaan dan sempat menjadi perguncingan di tengah warga karena diduga kuat telah bertentangan dengan petunjuk mekanisme kriteria warga penerima BLT dampak COVID-19 yang salah satu poin menyatakan bagi warga penerima gaji/honor dari negara/pemerintah.

Mempedomani Juklak dimaksud, warga di desa Kaban Tengah sempat mempertanyakan bagaimana dengan keberadaan SB anggota PANWASLU tersebut bisa lolos untuk menerima dana BLT dimaksud.

Perguncingan di tengah warga itu dibenarkan oleh kepala desa KABAN TENGAH Nihan Berasa, kecamatan Si Tellu Tali Urang Jehe saat di konfirmasi minggu (31/5) di rumahnya, bahwasanya SB warganya bekerja sebagai salah satu anggota PANWASCAM di kecamatan STTU Jehe dan telah menerima sejumlah uang BLT DD beberapa hari lalu didesanya dan disaksikan para warga serta para pihak yang terkait dalam tiga pilar sistem penyaluran BLT DD dimaksud.

Sebelumnya telah di lakukan melalui rapat yang dipandu oleh BPD desa serta tim yng terkait di dalamya tentang verifikasi calon penerima BLT tersebut, dalam rapat itu telah terungkap bahwasanya SB warganya telah diberhentikan sementara dari ke anggotaan PANWASCAM sesuai dengan surat dari BAWASLU (badan pengawas pemilu ) kabupaten Pakpak Bharat, Sumut tertanggal 31 mei 2020.

“Maka yang bersangkutan dapat di kategorikan hilangnya mata pencarian dan layak menerima bantuan dampak KOVID -19, selain itu BS Juga telah membuat surat pernyataan materai 6000, bahwasanya BS siap menerima sanksi dalam pengakuanya itu”, jelas kades Nihan dengan tegas.

Di tempat terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu) kabupaten Pakpak Bharat, MAWARDI TUMANGGER, SH saat di konfirmasi, minggu (31/5) sekitar Pukul 16.00 WIB membenarkan bahwasanya BS dan para anggota PANWASCAM dan PANWAS DESA se kabupaten Pakpak Bharat, telah di nonaktifkan atau pemberhentian sementara.

“Surat pemberhentian sementara itu dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2020, dalam SK dimaksud secara otomatis bahwasanya para yang bersangkutan tidak digaji oleh negara”, pungkas MAWARDI TUMANGGER, SH. seraya menjelaskan kalau pihaknya tinggal menunggu surat dari BAWASLU-RI tentang tindak lanjut dan tatacara mekanisme pengaktifan kembali para anggota PANWASCAM dan PANWASDESA.

(Jaman munthe)