Tokoh Birokrat Asal Batubara Elfi Haris, SH, M.Hum Tanggapi Polemik Rencana Pembangunan Dermaga Pulau Pandang Senilai Rp. 7,7 Miliar

PIRNAS.COM | Batu Bara – Akhir ini, Rencana Pemkab Batubara membangun Dermaga Pulau Pandang melalui APBD dengan Nilai 7,7 Miliar banyak menuai pro dan kontra karena sumber proyek tersebut membebankan APBD Kabupaten Batu Bara T.A 2022. Senin, 13/6/2022.

Hal ini mencuat lantaran salah satu tokoh pemuda memberikan pandangan bahwa Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir adalah wewenang Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam pembangunan wilayah laut terutama pulau.

Adam Malik yang juga sebagai Pemerhati nelayan Sumatera Utara lantas mengatakan bahwa rencana pembangunan pulau pandang itu harus melalui regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait Alokasi pos pembelanjaan APBD Kabupaten itu.

Ia mengatakan bahwa urgensi pembangunan dermaga tersebut tidak tepat sasaran bahkan ia menganggap Pemkab Batubara telah keliru dalam menjalankan azas umum pemerintahan daerah yang baik terutama dalam hal rencana membangun pulau-pulau di Kabupaten Batubara.

Hal yang sama juga di utarakan oleh Jasmi Salah satu aktifis LSM yang memikirkan hal yang sama terhadap rencana pemkab membangun dermaga di pulau tersebut. Ia mengungkapkan bahwa jika tidak ditemukan regulasinya maka pemkab tidak perlu memaksakan diri untuk mengambil tugas pemerintahan pusat “cukup saja melalui proposal rencana dan diteruskan kepada pemerintah pusat”. Ucapnya pada salah satu media online.

Lantas, hal ini menjadi sorotan publik Batubara sehingga awak media kami mencoba menghubungi salah satu tokoh birokrat asal Batubara yang saat ini menjabat sebagai kepala bea cukai kualanamu (11/06/2022) via WA Pribadi.

Saat ditanya Elfi Haris yang juga sebagai motivator pemuda Kabupaten Batubara soal rencana pembangunan pulau pandang tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dalam pekerjaan tersebut tertera istilah BKP pada tayangan LPSE BATUBARA. Ia kemudian meminta istilah BKP itu di konfirmasi kepada pejabat berwenang di OPD tersebut.

“Istilah BKP itu apa dulu nih kan, Minta pastikan dulu bang apa istilah BKP yg ada disitu adalah “Barang Kena Pajak”.
Karena baik itu kegiatan Kab maupun provinsi semuanya tetap kena pajak”. Ungkapnya saat wartawan kami bertanya soal Istilah BKP dalam Keuangan.

Ia menambahkan bahwa mencari informasi dalam istilah BKP itu adalah hal yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal itu.

“Mungkin yg dimaksud BKP disitu “ Bantuan Keuangan Provinsi “. Karena kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ada di pem. provinsi.

Ia mengatakan bahwa jika Benar istilah BKP itu adalah “Bantuan Keuangan Provinsi” maka sah-sah saja rencana pembangunan dermaga yang akan di laksanakan oleh Pemkab Batubara.

“Kalau dana rencana membangun dermaga pulau pandang saat ini merupakan dana Bantuan dari provinsi ya sah-sah saja. Provinsi membangun bisa secara langsung bisa juga melalui pemerintah daerah”. Katanya.

Diakhir konfirmasi, ia berharap bahwa Sebaiknya Pemkab Batubara secara tegas menyatakan bahwa pembangunan dermaga pulau pandang itu adalah program provinsi yang dilaksanakan melalui Pemkab Batubara, sehingga tidak ada kesimpangsiuran di masyarakat jika memang Sumber pembangunan itu nantinya melalui Keuangan Provinsi.

(Az)