Rohil Bidik 400 Sumur Migas Tua, Bupati Afrizal: Bisa Produksi 40.000 Barel/Hari

PIRNAS.COM | PEKANBARU – Selain sektor perkebunan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kini juga tengah membidik 400 sumur tua yang ada di Negeri Seribu Kubah itu untuk diaktifkan kembali. Bila seluruh sumur-sumur tua itu dieksplorasi lagi, diprediksi dapat menghasilkan sekitar 40.000 barel/hari.

Bupati Rokan Hilir H Afrizal Sintong, SIP dalam sebuah wawancara dengan MataPers.com, Kamis (20/1/2022) di Pekanbaru, mengungkapkan potensi minyak bumi pada sumur-sumur tua itu masih memungkinkan untuk dieksplorasi. Setidak-tidaknya dari setiap sumur tua itu bisa diproduksi rata-rata 100 barel per-hari.

“Kalau menurut pihak Chevron dulu sewaktu saya masih ikut menjadi kontraktor migas, sumur-sumur tersebut kurang menjanjikan produksinya. Tetapi sebenarnya masih punya peluang besar bila biaya produksinya dapat ditekan dan sehemat mungkin. Artinya kalau itu dikelola oleh masyarakat melalui KUD atau koperasi, masih sangat menjanjikan,” ungkap Afrizal Sintong.

Mantan kontraktor migas itu mengungkapkan, sewaktu sumur-sumur tua minyak tersebut dikelola Chevron, perusahaan asal Amerikat Serikat itu safety-nya terlalu kuat betul dalam urusan eksplorasi. Akibatnya, cost produksinya juga jadi tinggi.

Tapi kalau dikelola oleh KUD, biaya produksinya akan jauh lebih murah. “Saya memperkirakan masih dapat sekitar 100 barel per-hari dari setiap sumur-sumur tua itu. Atau secara keseluruhan bisa mencapai 40.000 barel,” ungkap Bupati Rohil Afrizal Sintong.

Sebagai perbandingan, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Migas Langgak yang merupakan BUMD Pemprov Riau, saat ini hanya memproduksi minyak sekitar 11.000 barel per-hari dari sekitar 28 sumur yang dikelola di ladang minyak di Blok Mountan Front Kuantan (MFK).

Menurut Afrizal, kalau sumur-sumur tua diservis kembali dan  menggunakan rig biasa, paling-paling biaya untuk mengaktifkannya sekitar Rp250 juta per-sumur. “Kalau kita pakai rig besar memang biayanya sampai Rp6 miliar,” jelas Afrizal.

Saat ini, kata Afrizal, pihaknya sedang mengurus izinnya ke Kementrian ESDM. “Kalau izinnya sudah keluar, kemungkinan pengelolaan sumur-sumur tua oleh KUD atau Koperasi bisa segera operasional,” katanya.

Pihak Pemkab Rohil juga sedang menunggu pengesahan Perda perubahan status BUMD Rokan Hilir oleh DPRD setempat dari Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPR) menjadi PT.

“Kalau (BUMD) itu mungkin agak lama prosesnya. Makanya untuk sementara kita ajukan dulu pengelolaaan sumur-sumur tua itu oleh pihak KUD dan Koperasi,” beber Afrizal yang 12 tahun bekerja di sektor migas ini.

Untuk bisa sumur-sumur tua itu dikelola oleh BUMD Rohil menurut Afrizal memang membutuhkan waktu yang lama. Karena selain perlu tenaga kerja yang cukup banyak, dari sisi biaya juga jelas sangat tinggi.

“Apalagi kita berkomitmen ke depannya, sumur-sumur tua itu benar-benar dikelola sendiri oleh BUMD Rohil, tidak melibatkan konsorsium. Sehingga hasil dari tambang minyak itu benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Rokan Hilir,” jelas Afrizal.

Afrizal juga menegaskan sekalipun nanti sumur-sumur tua itu dikelola oleh pihak KUD, namun dari sisi SOP-nya tetap menggunakan tingkat safety yang kuat, baik keselamatan kerjanya, operasional pengeboran, lingkungan dan lain-lainnya.
DBH Migas

Dijelaskan Afrizal Sintong, pihaknya memang sedang gencar-gencarnya mencari peluang pendapatan daerah selain yang sudah saat ini. Sebab, kondisi perekomian Rohil yang terpuruk sejak beberapa tahun terakhir karena berbagai sebab  sangat dirasakan Afrizal bersama Wabup Sulaiman ketika mulai diamanahkan memimpin Rohil pada awal tahun 2021 lalu.

“Jadi kami harus memberikan perhatian serius untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengembalikan kejayaan yang pernah dirasakan Rohil satu dasawarsa silam,” kata Afrizal.

Faktor menurunnya produksi migas di Blok Rokan diakui Afrizal termasuk yang ikut membuat terpuruknya perekomian Rohil. Dulu, Blok Rokan pernah mencapai kejayaannya dengan tingkat produksi hingga 1 juta barel per-hari. Kini blok Rokan hanya mampu memproduksi 260.000 barel/hari dan 80.000 barel  di antaranya dihasilkan dari perut bumi Rokan Hilir.

Penurunan produksi migas Blok Rokan yang sangat tinggi dari tahun ke tahun tentu saja sangat berpengaruh kepada Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Rohil. Pada akhirnya juga membuat APBD Rohil menukik tajam. Tahun 2022 ini dengan DBH Migas senilai Rp250 miliar, APBD Rohil tercatat sebesar Rp2 triliun.

Rokan Hilir sendiri berharap dengan alih pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron kepada PT Pertamina Hulu Riau (PHR), penerimaan DBH Migas akan meningkat lagi ke depannya. Apalagi dengan target produksi besar-besaran yang dicanangkan PHR lewat program eksplorasi 500 sumur baru tahun 2022 ini, tentu diharapkan ada imbasnya bagi Rokan Hilir pada DBH migas nanti. “Kita juga akan bantu PHR dalam rangka menambah produksi migas kita,” katanya.

Soal penerimaan DBH yang kecil, Afrizal Sintong punya penilaian tersendiri. Hal itu ungkap Afrizal karena biaya operasionalnya terlalu besar. Sehingga yang diperoleh sedikit juga.

“Semestinya kalau dikelola dengan memprioritaskan masyarakat tempatan, cost akan lebih kecil. Sekarang ini kan yang banyak perusahaan luar, bukan perusahaan lokal. Apalagi konsorsium dari Pertamina ini banyak juga. Sehingga ya, jadinya mesti berbagi banyak,” ungkap Sintong.

Infrastruktur

Menurut Bupati Afrizal, selain menggencarkan promosi investasi di Rohil, saat ini pihaknya juga fokus pada pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah pesisir di Rohil. Sehingga dengan bagusnya infrastruktur, akan membuat banyak investor yang masuk dan berminat berinvestasi di Rokan Hilir. “Itu artinya nanti juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi daerah-daerah terisolir,” ungkapnya.

Sebagai kabupaten dengan  perkebunan kelapa sawit terluas (64 persen dari luas wilayah Rohil yang 8.000 Km2 adalah kebun sawit), semestinya di tengah kenaikan harga sawit yang tinggi saat ini, akan sangat dirasakan oleh masyarakat petani sawit di daerah itu.

Tapi hal tersebut belum bisa dirasakan karena kondisi infrastruktur yang tidak mendukung. Alhasil ketika harga TBS sawit di pasaran melonjak tajam jadi Rp3.500/kg, justru di tingkat petani masih di kisaran Rp1.500 karena tergerus tinggi biaya lansir melalui pompong.

“Jadi kenanya di situ, infrastruktur tidak mendukung,” ungkap. “Kalau nanti infrastrukturnya sudah baik, otomatis harga jual sawit juga akan bagus dan tinggi,” tambah Bupati Rohil Afrizal Sintong. (mp01)

P. Sitepu