PANITIA CALON PENDAFTARAN ANGGOTA BPD DESA PASIR LANCAT UB PALUTA DI DUGA KANGKANGI PERGUB DAN PERDA

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | PALUTA – Pembentukan jalannya penerimaan calon anggota BPD sekecamatan Ujung Batu, Kab. Paluta hampir di setiap desa meninggalkan kesan yang berbeda dalam masalah yang sama, selasa (18/2/2020).

Kesan yang sama dalam hal ini dimana didapati kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat desa tentang adanya perekrutan calon anggota BPD di desa masing – masing, sehingga menimbulkan kesan solah – olah terbuka namun tertutup atau di tutupi.

Seperti halnya yang terjadi di desa Pasir Lancat Kec. Ujung Batu, Kab. Padang Lawas Utara, meninggalkan kesan yang mendalam buat seorang Sekdes Pangadilan Dalimunthe di karenakan di dalam penerimaan pendaftaran calon anggota BPD terjadi percekcokan antara panitia dengan saudara Pangadilan Dalimunthe, sehingga pihak keamanan/kepolisian turun untuk mendamaikannya.

Pasalnya percekcokan terjadi dikarenakan ditolaknya berkas JABAL Dalimunthe, alasan panitia calon pendaftar sudah cukup dan masa pendaftaran sudah habis

“Kita tidak menerima pendaftaran untuk calon anggota BPD lagi”, ungkap panitia M. Abidin Harahap (7/2/2020).

Anehnya lagi kabar permasalahan merembes ke masalah pribadi antara sekdes dan kepala desa Pasir Lancat (Sonang Hasibuan) dikarenakan tidak ditanda tanganinya sebuah laporan tentang bangunan desa tahun 2019.

“Bagaimana saya mau tanda tangani bangunannya aja belum selesai pengerjaannya sampai saat ini, enggak percaya lihat aja sendiri ” ungkapnya kepada wartawan.

Dalam perekrutan pencalonan anggota BPD desa pasir lancat menurut pengamatan masyarakat terdapat ada dugaan panitia dengan sengaja kangkangi pergub dan perda kabupaten Padang Lawas Utara, dimana aturannya sudah jelas, namun kenapa panitia seolah – olah membatasi jumlah pendaftar calon yang ikut calonkan diri, ada apa sebenarnya di tubuh panitia, apakah ada tekanan atau dengan sengaja.

Padahal pada rapat arahan dari camat Kecamatan Ujung Batu, Sanusi Siregar S.Sos di ruang kerjanya (30/1/2020) kepada seluruh kades/perwakilan yang hadir, saat itu camat menjelaskan agar tiap desa masing – masing menjelaskan tentang aturan dan peraturan yang akan di buat di desa masing – masing, dan harus mengacu kepada pergub dan perda yang sudah ada, dan selalu dimusyawarahkan secara terbuka dan trensparan.

Namun kenapa beberapa panitia desa membuat aturan yang di luar aturan, dalam aturan jelas dikatakan wanita hanya satu orang yang di butuhkan, lalu kenapa panitia desa pasir lancat meloloskan empat calon wanita padahal masih banyak calon pria dan jauh lebih layak dan memiliki persyaratan, anehnya lagi salah satu calon yang lolos di duga hanya gunakan ijazah paket suket.

Dugaan kejanggalan ini telah di sampaikan kepada staf/pegawai kantor camat kecamatan Ujung Batu Budi melalui pesan whatsapp nya setelah para nama calon resmi diumumkan dan staf tersebut mengatakan dan membenarkan atas dugaan adanya kejanggalan tentang penerimaan calon anggota BPD Desa Pasir Lancat.

“Kami akan menyampaikan hal ini kepada camat UB dan akan di tindak lanjuti ke kabupaten karena berkas sudah di kirim ke kabupaten” pungkasnya melalui pesan singkatnya / whats app.

Namun hingga sampai diterbitkan berita ini pihak kecamatan tiada kabar bagaiman, kemana arah dan kelanjutannya. Apakah kecamatan tidak sanggup pecahkan masalah yang terjadi di desa kawasannya, masyarakat Pasir Lancat berharap semoga tidak demikian, dan kabarnya biaya pelantikan untuk calon terpilih anggota BPD harus membayar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah) sebelum tanggal 20 pebruari 2020.

( PHAS )