Masyarakat Berunjuk Rasa Meminta DPRD Labusel Menunda Pengesahan ABBD 2021 Dan Meminta Kajari Mengusut 9 Organisasi Yang Dikuasai Penguasa Labusel

PIRNAS.COM | LABUSEL – Situasi politik di kabupaten Labuhanbatu Selatan kian terasa masyarakat merasa geram atas prilaku oknum penguasa yang diduga melakukan penekanan terhadap ASN, para kepala desa, perangkat desa, serta menguasai 9 Organisasi/Lembaga, dan adanya dugaan penggunaan uang negara secara melawan hukum demi kepentingan politik praktis, untuk memenangkan salah satu calon bupati dan wakil bupati dari penguasa.

Adanya bukti salah satu organisasi di bawah naungan oknum penguasa memaksa kepala desa meminta pembelian pakaian dinas organisasi ratusan pack di beberapa desa di duga di ambil dari dana desa.

Hal inilah yang membuat masa berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya agar DPRD Labuhanbatu Selatan menunda pengesahan ABBD tahun 2021 mendatang, sampai selesai pilkada dan agar DPRD Labusel mengevaluasi draf APBD yang diajukan karena diduga ada sembilan organisasi/lembaga diduga kuat yang dikendalikan oknum penguasa, mayoritas ada bantuan dana pembinaan dari 9 organesasi/lembaga di bawah naungan oknum penguasa.

“Kami mendesak agar Kajari di Labusel untuk melakukan investigasi dan penyelidikan adanya dugaan penyalah gunaan uang negara secara paksa dan melawan hukum”, ujar para pengunjuk rasa dalam orasinya.

Dan adapun bantuan sosial yang diduga kuat di salah gunakan yakni :

1. Program bantuan covid 19 yang bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD Kab. Labusel.

2. Bantuan program PKH (program keluarga harapan).

3. Bantuan CSR (corperate sosial responsibility).

4. Program bantuan hibah.

Ada pun pihak ketiga sebagai organisasi/lembaga, yang diduga terindikasi sebagai oprator yang telah menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan dan tujuan politik praktis adalah sebagai berikut :

1. Aparatur desa,

2. Pendampingan PKH,

3. LKS Bina Labusel,

4. KTNA Labusel,

5. Majelis Taglim Nurhasanah,

6. Karang Taruna Labusel,

7. KONI Labusel,

8. KNPI Labusel,

9 BKPRMI Labusel,

10. Gabungan organisasi wanita (GOW) Labusel.

Ada bukti dugaan penyalagunaan uang negara organisasi/lembaga, binaan penguasa pembelian Baju MTN di berbagai desa di Labusel. 1. Desa Torgamba 50 pack, 2. Desa Bringin Jaya 50 pack, 3. Desa Aek Batu 100 pack, 4. Desa Sei Meranti 100 pack, 5. Desa Torganda 50 pack, 6. Desa Aek Rasau 50 pack, 7. Desa Bukit Tujuh 50 pack, 8. Desa Pinang Damai 50 pack, 9. Desa Pangarungan 80 pack, 10. Desa Bunut 50 pack, 11. Desa Asam Jawa 100 pack, 12. Desa Rasau 50 pack, 13. Desa Bangai 50 pack, 14. Desa Teluk Rampah 50 pack.

“Ini pekerjaan bobrok yang diduga dengan sengaja oknum penguasa mengambil dana desa hanya untuk kepentingan politik praktis. Diharapkan kejaksaan, dan kepolisian, untuk mengusut ini penggunaan dana desa, Apa bila pembelian ini tidak melaui musdes, masuk RABDesa dan Perdes yang di sepakati BPD, serta masyarakat, bersama kepala desa, jelas ini penyalagunaan uang negara dari dana desa DD/ADD. Maka pengurus organesasi ini dan kepala desa harus bertanggung jawab apa bila nanti ada laporan ke Jakarta”, ujar para pengunjuk rasa.

(MS)