Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun Sebagai Penerima Kuasa Ulayat Beserta Masyarakat Adat Sumpur Kudus

PIRNAS.COM | MUARO, SIJUNJUNG – KSU Ranah Lisun melalui kuasa hukumnya Didi Cahyadi Ningrat SH & rekan, dalam waktu dekat ini bermaksud minta SK Kemenhut nomor: SK.347/Menhut.-II/2011 tentang IUPHHK-HA atas nama PT MKLP, agar ditinjau ulang.16/5-2020.

Betapa tidak, sudah 8 tahun beroperasi dan atau telah jutaan kubik kayu dikeluarkan dari lokasi (Lisun), tidak ada manfaatnya bagi pemilik tanah/hutan Ulayat malahan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar nagari sekitarnya.

Disamping itu, PT Multi Karya Lisun Prima yang disingkat dengan MKLP itu telah melupakan komitmen awal (lisan) tentang bagi hasil dengan Ninik Mamak Pemangku Adat terutama pada 4 buah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yakni KAN Manganti, KAN Sumpur Kudus, KAN Silantai dan KAN Unggan, sesuai dengan ketentuan Adat Minangkabau, “Karimbo babungo kayu, 10 kubik dikeluarkan 1 (satu) kubik” untuk pemilik Ulayat.

Untuk itu, KSU Ranah Lisun beserta lembaga lainnya dalam waktu dekat akan menyurati Menteri Kehutanan RI untuk dapat meninjau kembali atas izin yang telah dikeluarkan yang berjangka 45 tahun itu bila perlu dicabut kembali.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Ranah Lisun yang diketuai Afridas Dt Bagindo Tan Ameh, merasa sangat kecewa dan menyesal yang terlanjur memberikan dukungan kepada PT MKLP tahun 2009 yang lalu, sehingga PT MKLP dapat mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yeng disebut IUPHHK-HA itu dan setelahnya, malahan mengabaikan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Ketua LKAAM Kabupaten Sijunjung H Epi Radisman Dt Paduko Alam SH sekaligus sebagai pucuk pimpinan lembaga yang mengurus tentang Soko dan Pusako di daerah ini, mengatakan bila mana ingin memanfaatkan hak masyarakat Adat berupa tanah Ulayat hendaklah melalui komitmen yang jelas dan tertulis atau MoU kata orang sekarang.

Ketua LKAAM Kabupaten Sijunjung yang juga Putra kecamatan Sumpur Kudus terpanggil untuk turun tangan merebut kembali hak-hak masyarakat adat yang sudah dirampok oleh PT MKLP tersebut.

Karena menurut pantauan Ketua LKAAM itu disamping belum adanya kerjasama tertulis antara Masyarakat Hukum Adat yang diwakili KSU Ranah Lisun dengan PT MKLP sampai sekarang, bahkan PT MKLP telah jauh memasuki Ulayat Nagari Manganti, Sumpur Kudus, Silantai dan Unggan, bahkan juga telah mengambil 80 ribuan m3 lebih dari kawasan hutan lisun semenjak RKT tahun 2018/2019 dan hingga pertengahan tahun 2020 ini.

“Dan maka sudah sepatutnya KSU Ranah Lisun sebagai penerima kuasa ulayat beserta anggota masyarakat adat lainnya, meminta kepada kementerian kehutanan untuk meninjau kembali atas izin yang telah dikantongi PT MKLP tersebut”, ujar Ketua LKAAM.

Anehnya, sewaktu KSU Ranah Lisun, mau meletakan plang merek pada batas Ulayat yang telah disepakati petinggi adat semenjak tahun 2000 yang lalu, melalui nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru, ternyata dihadang dihalangi oleh kelompok masyarakat tertentu yang juga menyatakan pemilik Rimbo Lisun, sehingga menimbulkan masalah hukum baru.

(Dasrul)