KEKUATAN YANG NYARIS HILANG DI RANAH MINANGKABAU

PIRNAS.COM | SUMBAR – Oleh: H Epi Radisman Dt Paduko Alam SH

Sungguh liku perjalanan menggapai menuntut ilmu telah mengantarkan saya pada rasa syukur tak terhingga, menuntun tentang hikmah bahwa tidak semua cerita indah dalam buku harian tercatat dalam pustaka bisa diadopsi oleh seluruh umat manusia.

Sejak merantau dekat (suduik bandua) meninggalkan nagari kecilku Manganti Kecamatan Sumpur Kudus pada tahun 1974, Minggu subuh beranjak sendirian melangkah tanpa alas kaki menelusuri jalan setapak dipinggiran sungai / batang Sumpur menuju Nagari Sisawah terus berakit biduk kecil ke Padang Laweh guna menuntut ilmu ke SMPN Tanjung Ampalu dan akhirnya tersasar di SMP Negeri Tilatang Kamang (Agam) dan SMA PSM Bersubsidi Bukittinggi, saya percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik di dunia.

Demokrasi yang bersendikan kebebasan, sistem perwakilan dan kedaulatan, dianggap mampu mengendalikan nafsu manusia atas kekuasaan.

Takdir kemudian mengantarkan saya ke kota Bengkuang – Padang untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang tahun 1981, diantara mata kuliah yang sangat saya tekuni yakni antropologi dan sosiologi yang diampu bapak dosen ku Nazarudin, SH serta juga berulang kali saya buka halaman demi halaman pemikiran Huntington, Lincoln, Rousseau, Jhon Locke dan Montesquieu tentang demokrasi, dengan harapan bisa menemukan rumus sistem pemerintahan yang ideal.

Tapi, semuanya terasa hambar, tidak ada yang spesial dan justru bertolak belakang, Pemikiran mereka tentang indahnya demokrasi yang dituangkan 1,5 abad yang lalu justru berlawanan arah dengan kenyataan hari ini.

Laporan dari Germany’s Bertelsmann Foundation menyebutkan bahwa banyak negara demokrasi sedang menuju negara gagal baik secara ekonomi, politik dan sosial.

Proses kontemplasi pemikiran membawa saya pada pertanyaan berikutnya;
Lantas, jika Demokrasi bukan jawaban, apa solusinya?

Saya tidak menyangka, perenungan akhirnya membawa saya kembali ke kampung halaman dan dinobatkan sebagai seorang Datuak yang bergelar Dt Paduko Alam tahun 1986.
“Hari ini saya sadar, ternyata sistem pemerintahan yang hebat sudah terlebih dahulu disusun oleh nenek moyang saya “Minangkabau”

Satu fakta menarik yang saya temukan adalah ternyata pada saat Mostequie menulis buku The Social Contract yang kemudian menginspirasi nilai-nilai demokrasi dunia pada tahun 1762. Ternyata sistem pemerintahan Nagari di Minangkabau sudah berkembang sejak lama tepatnya tahun 1347.

Bahkan pada saat Thomas Jefferson baru menyusun pondasi demokrasi Amerika pada tahun 1809.
Sistem pemerintahan Minangkabau sudah sempurna dan malahan dikuatkan dengan Sumpah Satie Bukik Marapalam, yang berbunyi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah pada tahun 1803.

Artinya, pada saat demokrasi dilahirkan, pemikiran tentang dasar-dasar sistem pemerintahan sudah terlebih dahulu berkembang di Minangkabau.
Bahkan sistem pemerintahan yang dikembangkan di Minangkabau saat itu jauh lebih modern, humanis dan inklusif .

Sistem pemerintahan Minangkabau zaman dahulu berkelarasan Bodi Caniago dari Datuak Parpatiah nan Sabatang melalui sistim bulek aie ka pambuluah-bulek kato ka mufakat dan kelarasan Koto Piliang dari Datuak Ketumanggungan dengan sistim bajanjang naiak-batanggo turun, artinya negara/kesultanan Minangkabau sampai ke Nagari-nagari (polis-polis) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh Datuak/Penghulu (Pemimpin adat), Cadiak Pandai (cerdik pandai/ilmuwan) dan Alim Ulama (Ahli Agama).

Ketiga komponen ini disebut dengan Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin.
Istilah itu adalah kiasan yang menggambarkan Tungku (alat masak atau dudukan Periuk/kuali) yang terdiri dari tiga buah batu dimana tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, tetapi ketiga nya saling mendukung satu sama lain.

Fungsi dari ketiga tokoh tersebut sangat kontekstual.
Datuak berfungsi untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan membina anak kemenakan, Cadiak Pandai atau Ilmuwan berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan ekonomi masyarakat serta Alim Ulama bertugas menjaga akhlak dan melakukan justifikasi atas persoalan- persoalan agama.

Dengan kata lain, setiap pemimpin tersebut menjalankan fungsinya sesuai dengan kemampuannya.
Alim ulama tidak akan ikut campur pada aspek hukum dan perekonomian masyarakat,
Cerdik Pandai atau ilmuwan tidak akan ikut campur pada urusan adat, dan
Datuak juga tidak akan ikut campur pada urusan-urusan agama.

Filosofinya sederhana, karena tidak ada manusia yang sempurna dan tahu segalanya. Itulah kenapa dalam sistem pemerintahan di Minangkabau setelah tahun 1347, tidak lagi mengenal yang namanya Raja.

Sehingga jika ada yang bertanya, kenapa pada zaman kemerdekaan begitu banyak tokoh nasional yang berasal dari Minangkabau. Jawabannya adalah karena mereka dilahirkan oleh sistem pemerintahan Tungku Tigo Sajarangan.
Ayah Muhammad Hatta, Abdurrahman di Batuhampar adalah Alim Ulama pendiri Surau Batuhampar,
Ayah Muhammad Yamin adalah seorang Datuak.
Ayah Buya Hamka, Muhammad Amrullah adalah seorang ulama terkemuka.
Ayah Agus Salim adalah Cadiak Pandai atau ilmuwan.
Bahkan tidak banyak yang tahu, Tan Malaka adalah seorang Datuak dan tokoh masyarakat di kampung halamannya pada tahun 1913.

Namun demikian, sayang sekali, kita harus menerima kenyataan sejarah bahwa sistem pemerintahan “Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin itu” akhirnya nyaris dihilangkan dari ranah Minangkabau.
Pada tahun 1979 melalui UU Nomor 5 sewaktu pemerintahan presiden Soeharto menggantinya dengan sistem pemerintahan desa sebagai alat kontrol kekuasaan politik.

Perlahan peran Datuak, Alim ulama dan Cadiak Pandai digantikan oleh kepala desa.
Masyarakat kebingungan, karena Kepala Desa berubah menjadi raja kecil menguasai seluruh kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial bahkan agama.

Hingga hari ini, kondisi itu berkelindan semakin rumit.
Semua orang berlomba-lomba menjadi Kepala Desa/wali nagari, Bupati/walikota dan gubernur, Karena harus melakukan jurus politik, akhirnya sanak saudara terpecah belah.
Bagi mereka yang terpilih sebagai Kepala Desa/Wali Nagari, Bupati/walikota dan Gubernur; Mereka menjadi sombong bak Raja, menganggap dirinya adalah pemimpin dan tahu segalanya serta tak menghiraukan lagi tentang Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin termasuk mengkibiri sistim kekerabatan Matrilineal.

Ingin tahu bagaimana kondisi Datuak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai Minangkabau hari ini?

Datuak seakan hanya menjadi gelar belaka. Mereka tidak lagi punya kuasa dan petuahnya sudah tidak dihormati dan dihargai lagi. Sebagai contoh, jika dahulu mereka memiliki kewenangan penyelesaikan persoalan sengketa tanah ulayat, saat ini semua urusan diselesaikan melalui pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum, yang didominasi besarnya uang sogokan.

Sebagian besar (97,3 %) diantara Datuak itu hidup miskin dan tidak bisa membantu sanak keluarga secara ekonomi, karena sumber pendapatan mereka dipungut oleh negara dan tidak secuilpun dikembalikan.

Ironi yang lain, banyak Datuak justru memilih menetap di perantauan dan tidak memperhatikan kampung halaman.

Kondisi Alim Ulama di Minangkabau saat ini juga sama parahnya. Nasehat mereka sudah tidak lagi didengarkan. Bahkan Alim Ulama hari ini dianggap sebagai sebuah profesi,
Yaitu untuk mendulang uang dengan memberikan ceramah dari Mesjid ke Mesjid tanpa menyadari hakikat dan peran ulama yang sesungguhnya.

Bagaimana dengan Cerdik Pandai atau ilmuwan?
Kondisi mereka tidak lebih baik, banyak diantara ilmuwan asli Minangkabau yang memilih menetap di perantauan karena tidak pernah diberikan ruang di kampung halaman.

Ketika mereka ingin berkontribusi pada kampung halaman, justru dihadapkan pada sistem pemerintahan dan politik kekuasan yang mengutamakan kepentingan golongan.

Akibatnya, hari ini masyarakat Minangkabau kebingungan ketika dihadapkan pada persoalan akhlak.

Saya membayangkan jika hari ini peran Tungku Tigo Sajarangan masih berjalan, tidak akan lagi ada perdebatan tentang LGBT dan berbagai pelanggaran moral lainya termasuk narkoba,
Bilamana itu semua diserahkan pada ahli agama. Tidak akan lagi ada perpecahan karena urusan berbeda pandangan politik karena pemimpin dipilih atas dasar kemampuannya masing-masing.

Yang pasti, kekayaan sistem pemerintahan Minangkabau yang mengagumkan itu telah nyaris hilang.
Warisan nenek moyang yang sudah terbentuk ratusan tahun lamanya sudah digantikan oleh sistem demokrasi yang notabene baru lahir tahun 1700an. Kenyataannya, masyarakat Minangkabau sudah terlanjur mengadopsi sistem Demokrasi negara Barat, yang kita sendiri tidak pernah tahu pasti kharakteristiknya sosial ekonomi masyarakatnya.

Sistem pemerintahan Tigo Tungku Sajarangan mungkin memang tidak tepat untuk diterapkan di daerah lain seperti Yogyakarta, Kalimantan ataupun Papua.
Dengan logika yang sama, demokrasi bisa jadi hanya cocok diterapkan di Amerika sana.

Hanya saja, kita sudah terlambat untuk menyadarinya. Rumput tetangga tampak lebih hijau. Padahal rumput di halaman rumah sendiri sudah dihiasi bunga cempaka yang sangat indah.

Sijunjung, 4 Oktober 2020

(DASRUL)