Gaji Perangkat Desa Setara Dengan PNS Golongan ll A, Tapi Lima Bulan Baru Gajian Di Labusel

PIRNAS.COM | LABUHANBATU SELATAN – Munculnya aturan baru yang di buat oleh pemerintah pusat mengenai gaji perangkat desa di seluruh Indonesia menjadi angin segar bagi perangkat desa, karena gaji yang akan diterima setiap bulanya disetarakan dengan gaji PNS golongan ll A dan mulai berlaku pada bulan Januari 2020.

Namun tak semanis yang dibayangkan setelah dijalani terasa pahit juga, bagaimana tidak terasa pahit, honor perangkat desa dibayarkan saat dana desa cair, yang paling menyedihkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei barulah gajian.

Karena dana desa baru cair di Labusel artinya 5 bulan baru terima gaji, selama 5 bulan hutang pun beberapa perangkat desa mengaku pada awak media ini menumpuk untuk biaya makan selama 5 bulan, hutang di kedai, hutang sama koprasi, juga keluarga, begitu gajian untuk menutupi hutang.

“Gajian bukanya tersenyum, tapi malah tambah sedih lha”, begitu ungkapan para perangkat desa ini.

Hal ini sesuai dengan pengakuan seorang perangkat desa di salah satu desa di kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 18/9 yang tidak ingin namanya di tulis di media ini, saat di konfirmasi, perangkat desa tersebut mengaku sampai saat ini belum gajian.

Kalau sampai bulan oktober belum cair artinya 5 bulan juga baru gajian ini lah kerja di kantor desa, kering tidak ada apa-apa tapi bantuan covid sudah cair, kenapa ADD belum cair?

“Enggak tau lah pak sampai sekarang buktinya belum cair, kadang aku malu kerja di kantor desa sama istriku sendiri, bagaimana tidak, saat istriku minta uang untuk beli susu anakku yang masih kecil aku tidak punya uang, akhirnya aku suruh istriku hutang tempat emaku pak, beginilah pak keadaan kami di kantor desa dan kita setiap hari harus standby di kantor untuk memberi pelayanan kepada masyarakat desa, apa lagi ini tahun tahun politik, karena Labusel juga ikut pilkada 9 Desember mendatang, mereka pada sibuk untuk memenangkan calonya masing masing, kami hanya menuggu sambil menahan lapar dan dahaga”, tutur salah seorang perangkat desa tersebut tampak wajahnya terlihat murung menahan sedih.

Di tempat terpisah Ketua DPD LPKN Kesmas kabupaten Labuhanbatu Selatan, Darman Harahap, saat di minta tanggapanya terkait masalah tersebut pada tanggal 21/9 di kantornya mengatakan, walaupun gaji perangkat desa disetarakan dengan gaji PNS
golongan ll A, tapi di Labusel ini sistemnya tidak dirubah.

“Hasilnya sama saja, tetap para perangkat desa yang ekonominya di topang dari gaji itu selalu sulit, karena 5 bulan sekali di Kabupaten Labusel ini dana desa baru cair, saya anggap instansi yang bersangkutan kinerjanya bobrok alias kurang optimal, kalau mengenai ada belum siap laporan termin pertama, itu kan tergantung pembinaan dari tingkat kecamatan, dan dinas pemerintah desa.

Bagaimana pola laporan pertanggung jawaban termin pertama agar cepat selesai ini soal internal mereka, publik tidak mau tau yang pasti saat ini mayoritas para perangkat desa di kabupaten Labuhanbatu Selatan ini mengeluh karena gaji mereka terus molor, saya merasa ikut prihatin karna tidak semua perangkat desa itu orang yang ekonominya mapan, ada juga yang ekonominya kurang membaik, ini menunjukan contoh yang kurang baik yang di pertontonkan oleh pemerintah daerah Labusel”, katanya.

(MS)