EDI SAPUTRA ANGGOTA KOMISI 1 DPRD MEDAN SOSIALISASI PERDA MEDAN TENTANG PENGANKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPLING

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MEDAN UTARA – Anggota DPRD Medan, Edi Saputra, ST melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, Sabtu (18/1/2020) malam di Jalan Mandala By Pass Medan.

Dihadiri warga sekitar 200 orang dengan diawali do’a oleh ustad Nazarddin, Edi Saputra, ST menyampaikan tujuan digelarnya sosiasilisasi agar masyarakat mengetahui peraturan menyangkut keberadaan kepala lingkungan sebagai ujung tombak, tempat pengaduan masyarakat terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan. Demikian juga tugasnya sebagai kepala lingkungan.

Dalam peraturan itu, Edi Saputra yang saat ini bagian dari Komisi I DPRD Medan mengungkapkan, usia Kepling maksimal harus 55 tahun. Jika lewat tolong sampaikan. Demikian juga seorang kepling harus berdomisili di lingkungan yang bersangkutan.

“Jadi Kepling itu harus langsung bersentuhan dengan warga. Kepling itu adalah tempat awal menyampaikan berbagai kejahatan di lingkungan,”ujar Edi Saputra dari fraksi PAN DPRD Medan.

Saat ini, kata Edi menjelaskan, berbagai kejahatan cukup banyak di tengah-tengah masyarakat. Jika mengetahui jangan segan menyampaikan kepada Kepling. Termasuk soal data kependudukan berurusanlah dengan Kepling.

Kepada masyarakat yang berhadir, Edi selanjutnya mengingatkan agar berhati-hati dalam mengisi data kependudukan. Berhati-hati dalam mengisi data keluarga. Jangan sampai nama, tanggal lahir dan tempat ada yang berbeda.

“Saya ingatkan, jangan ada yang berbeda satu huruf pun, nanti sangat susah berurusan selanjutnya,”ujarnya.

Edi pun menyampaikan, pihaknya juga bersedia membantu memfasilitasi masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan melalui “Rumah Peduli” sebagai pusat informasi, pelayanan dan pengaduan warga Kota Medan dan sekitarnya.

Dalam sesi tanya jawab, masyarakat menyampaikan beberapa tanggapan menyangkut narkoba di lingkungan dan permasalahan BPJS. Jika mengetahui anak kita terkena narkoba laporkan saja ke pihak yang bersangkutan. sementara itu mensoalkan BPJS, Edi mengakatan telah berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Dinas Sosial serta PKH.

“Daftarkan aja buk dulu, nantinya pihak yang bersangkutan mensurvei, jika lengkap persyaratan mudah-mudahan bisa dapat,”ujar Edi, Sedangkan BPJS yang nantinya bisa dibayar pemerintah adalah untuk kelas 3.

Bagi masyarakat yang turut hadir sangat antusias, karena apa yang disampaikan Edi sudah jauh hari dikerjakannya untuk membantu masyarakat seperti urusan KTP, Akte kelahiran dan Kartu Keluarga.

“Kami hanya menyampikan terima kasih kepada pak Edi yang kami pilih sudah bayak berbuat untuk membantu masyarakat, bahkan jauh beliu menjadi DPRD Medan,”ujar Mariana Usman yang mengaku telah mengurus akte kelahiran anaknya.

Usai Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan itu, di Rumah Peduli itu sebanyak 75 KTP masyarakat yang diurus secara gratis dibagikan. Demikian pula 30 Kartu Kelurga dan 60 Akte Kelahiran dibagikan kepada masyarakat yang telah selesai diurus selama ini dengan gratis.

(Zul Fahmi)