DPRD Minta Pemko Tanjungbalai Cabut Izin Penyetopan Sementara Hotel TS

PIRNAS.COM | TANJUNG BALAI –  Ketua komisi C. DPRD Kota Tanjungbalai Eriston Haloho SH meminta Dinas terkait Pemerintah Kota ( Pemko ) Tanjungbalai supaya mencabut kembali izin penyetopan sementara kegiatan Hotel. TS. di Km 7 Sijambi Kota Tanjungbalai.
Hal ini disampaikan Ketua komisi C DPRD Kota Tanjungbalai Eriston Haloho, SH dalam Rapat Dengan Pendapat ( RDP ) yang dihadiri Asisten II. Zainul Arifin, Kadis Pora Siman, Kadis LH. Fitra Hadi, serta Dinas terkait lainnya. Kamis (17/3) diruang rapat DPRD.

Menurut Eriston, terkait penghentian sementara kegiatan Hotel TS supaya dicabut kembali agar pengusaha tersebut bisa kembali ber’aktivitas seperti biasa, kalau pengusaha ini dipersulit, ini sama artinya Pemko membunuh pengusaha, sedangkan pengusaha ini sebagai pemasuk PAD Kota Tanjungbalai. Jika PAD kita hilang maka pendapatan juga tidak lagi ada atau berkurang untuk itu mari kita rangkul pengusaha agar PAD Kota Tanjungbalai tidak hilang.

Selain itu pihak Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak memrikan asalan dengan memberikan surat teguran satu, dua dan tiga kali diberikan baru diberikan sanksi apabila masih membandel dan sesuai peraturan Permendagri 138 pasal 9 tidak bisa secara langsung dilakukan penutupan tahapan tahapan yang harus dilakukan berikan teguran terlebih dahulu lisan maupun tulisan selanjutnya penerapan sanksi, harus ada surat rekomendasi dari pihak Disporapar, tidak boleh langsung melakukan exsekus kadis DPMSP tidak boleh melakukan penutupan.

Maka dalam hal ini juga kita kecewa atas sikap Sekretaris Daerah ( Sekda ) Yusmada seperti ada yang kurang dimengerti, harusnya ini melalui koordinasi dulu dengan walikota agar tidak ada interpensi dari luar pemerintahan kenapa takut dengan aktivis, mari bersama kita bersatu sehingga harapan DPRD kedepan program pemerintah kota menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan misi investor investor supaya masuk ke Tanjungbalai. Ujarnya.

Selanjutnya dalam RDP tersebut Kadisporapar membenarkan bahwa yang memiliki izin lengkap itu yaitu hotel tresya tidak melakukan pelanggaran protokoler kesehatan, adapun kejadian berlangsung bertepatan turunnya dari propinsi surat edaran Gubsu tentang Pandemi Covid-19 Peraturan Pemerintah dengan mematuhui Protokol Kesehatan diberbagai tempat hiburan malam.

Untuk kami berserta Tim menurunkan langsung anggota kelapangan apakah sudah menerapkan protokol kesehatan, usai pengecekan dilapangan Anggota kita memgatakan bahwa mereka pemilik usaha Hotel Tresya telah menerapkan peraturan protokol kesehatan maupun di Pub Restoran dan KTV. Selain itu sebagai tambahan bahwa cuma ada 5 yang telah mengurus Izin usaha Hotel di Kota Tanjungbalai yakni. Grand singgie Hotel , Hotel Tresya, Asyifa, jaya dan Hotel Bengawan, Ujarnya.

(Syn)