DPD LSM PKRN ROKAN HILIR : Dana Desa Belum Efektif Kurangi kemiskinan di Pedesaan

PIRNAS.COM | ROKAN HILIR – Sebagai salah satu aktivis LSM PKR-N Rokan Hilir Bagan Batu, instrumen untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan belum efektif dalam mengurangi penurunan tingkat kemiskinan, sebab dana desa masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bukan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.

Roganda Nababan sebagai anggota DPD LSM PKRN Rokan Hilir menjelaskan sudah saatnya alokasi dana desa dialihkan sebagai program pemberdayaan ekonomi.

“Dengan begitu akan lebih mengangkat kemiskinan masyarakat pedesaan seperti yang dapat kita lihat pada rilis BPS, angka kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi di banding perkotaan”, kata Roganda.

Sebanyak 60,23 persen dari total jumlah penduduk miskin tinggal di wilayah pedesaan, sementara 39,77 persen tinggal di perkotaan.

Tingkat penumpukan kemiskinan di pedesaan sejak keluarnya dana desa di tahun 2015 tidak kuah berbeda dengan sebelumnya adanya dana desa di kisaran dua persen hingga lima persen.

“Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, maka di perlukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan intensitasif”, katanya.

Oleh karena itu, perlu ada perbaikan kapasitas perangkat desa sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa.

Di butuhkan pengembangan basis ekonomi pedesaan yang didominasi pertanian dan perkebunan sawit, selama ini dua basis tersebut diketahui masih dilakukan dengan cara konvensional sehingga produktivitasnya rendah.

Untuk mengatasinya, maka dapat di lakukan pengembangan tehnik bertani dan berkebun sawit agar produktivitasnya meningkat dalam sektor berkebun sawit.

Masyarakat juga belum menggelutinya dengan fokus sehingga ketika harga komoditas jatuh, maka akan di biarkan tidak di urus.

Hal ini banyak terjadi di pedesaan di daerah-daerah yang penghasilan, ketika harga jatuh maka di biarkan.

Oleh karena itu perlu di lakukan upaya pemberian nilai tambah produk komoditas unggulan.

Permasalahan lain yang kerap timbul atas produk Badan Usaha Milik Desa, Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM ) dan komoditas unggulan di pedesaan adalah pemasaran dan distribusi.

Sehingga perlu peningkatan akses terhadap distribusi yaitu jalan dan modal transportasi sekaligus pemasaran produk.

Penciptaan sinergitas program pembangunan antara desa, kecamatan dan kabupaten agar lebih terarah dan tidak tumpang tindih.

“Sinergitas lintas desa dapat membantu perluasan akses terhadap jalur distribusi dan pemasaran produk BUMDes, UMKM”, katanya.

Tidak kalah penting, perlu ada pembukaan akses terhadap sektor ekonomi baru di pedesaan selain pertanian dan perkebunan sawit untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

Kegiatan nonpertanian yang dapat dikembangkan di pedesaan adalah kegiatan rantai nilai.

Misal : transportasi, distribusi, pemasaran, dan ritel, serta parawisata, manufaktur kontruksi pertambangan.

“Ditambah Wira usaha seperti kerajinan tangan, toko, mekanik, kios”, ungkapnya.

(red/tim/korwil)