BPI KPNPA RI : LPJ PAUD Desa Indrayaman Diduga Fiktif

PIRNAS.COM | BATU BARA – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) meminta kanit Tipikor Satreskrim Mapolres Batubara dan Pidsus Kejaksaan Negeri Batubara mengusut dugaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) belanja anggaran Dana Desa PAUD Desa Indrayaman yang diduga Fiktif.

Demikian disampaikan Sari Darma Sembiring SE team Investigasi & intelijen BPI KPNPA RI diterima Pirnas.cm pesan WhatsApp resmi Sabtu (20/2-2021).

Katanya LPJ merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan DD 2018-2020.

Terkuaknya status kepemilikan PAUD Restu Bunda Desa Indrayaman menggunakan Anggaran Dana Desa,padahal PAUD itu milik Umar salah seorang Sekretaris Desa dikelolah PKK Desa.Umar mengakui,Akta Notaris namanya,penyelenggara dirinya hanya saja menumpang sebut Umar yang tidak bisa menunjukkan LPJ copyan ke Dinas Pendidikan berkilah.

Ketika diklarifikasi Penggunaan Anggaran Dana BOP (Bantuan Operasional Paud) tahun 2018,2019 dan 2020 dari Dinas Pendidikan Umar menjawab bahwa sudah mencari LPJ PAUD Restu Bunda tidak ditemukan. Data-data penggunaan PAUD Desa Indrayaman Tahun 2015 pengelolaan dan pembangunan gedung PAUD Rp.40.591.500,Tahun 2017 Pengadaan Wahana Permainan Anak PAUD Rp.13.800.000,Tahun 2018 Pembangunan PAUD Desa 4 x 7 M Rp.50.032.000,-Pengadaan Peralatan PAUD 1 paket Rp.7.145.120,Renovasi plafon & lantai PAUD 3,5 x 5 m Rp.7.907.000,- Insentif Tutor PAUD Rp.22.200.000.Tahun 2019 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal (Honor,Pakaian dll) Rp.30.200.000,-

Tahun 2020 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal (Honor,Pakaian dll) Rp.31.200.000. Sementara data laporan keuangan Belanja Anggaran Dana Desa Indrayaman menunjukkan pengeluaran diatas untuk PAUD milik desa.Jelas bertolak belakang dengan pengakuan Umar selaku Sekdes dan pemilik PAUD Restu Bunda.Camat Talawi Mulyadi selaku Pjs Kepala Desa Indrayaman. Saat dikonfirmasi mengakui adanya PAUD Restu Bunda itu milik Desa.Desa Indrayaman ada 3 orang Pjs,sepengetahuan saya kata Camat Talawi itu PAUD milik Desa Indrayaman maka dianggarkan segala operasionalnya melalui DD Desa.Menjawab pertanyaan BPI apakah isteri Pjs Ketua PKK mengetahui penggunaan anggaran PAUD PKK,Camat mengatakan isterinya tidak mengetahui.

Camat menjelaskan,saya Pjs Desa Indrayaman Tahun 2020,Sementara Tahun 2020 kan tidak ada pembelajaran dan akan mengkroscek dengan gugup.Terpisah Direktur Investigasi dan intelijen BPI KPNPA RI Sari Darma Sembiring SE dikonfirmasi melalui telepon seluler menyesalkan pengakuan Pjs kades yang merupakan Camat Talawi Mulyadi diduga memberikan informasi berubah-ubah.Sari Darma Sembiring SE menilai Pjs Desa Indrayaman tidak menguasai dan mengetahui apa saja aset kantornya dan status material yang dimiliki desa dipimpinnya,artinya ini menunjukkan ketidak pahaman dan keperdulian terhadap tanggung jawab seorang pemimpin di lembaga pemerintahan yang dia pimpin.Berharap kepada Bupati Batubara kedepan jika ada ASN model begitu segeralah diganti.

Kan aneh, data Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2020 dengan keterangan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp.31.200.000, pengakuan Pjs Desa Indrayaman selama 1 Tahun tidak ada pembelajaran.SPJ Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 sudah dilaporkan.Pirnas.com mencoba mengirim pesan lewat WhatsApp kepada Pjs Desa Indrayaman terkait dugaan LPJ PAUD Restu Bunda guna dikonfirmasi,Pjs mengatakan itu tidak benar.

(als)