BIROKRASI KAH YANG SALAH ATAU PENEGAK HUKUM TEBANG PILIH BUPATI DAN PENEGAK HUKUM JIKA DIAM TUDINGAN BENAR

PIRNAS.COM & PIRNAS.COM | PALUTA – Papar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPC.LPP-TIPIKOR RI) kepada Pirnas.com, terkait unggahan seorang Kepala Desa yang menurut unggahannya di Situs Facebook, Surat terbuka buat Pak Presiden!

“Saya seorang kades di Desa Aek Bayur, Kab. Padang Lawas Utara, Sumut, tolong lihat kebawah! oknum oknum birokrasi atasan kami membebankan biaya biaya yang bukan kewajiban kami, berbagai motif dan cara di buat agar mereka turut menikmati Dana Desa.

Dan sebagai contoh : 161 kepala desa terpilih di Kab. Paluta yang sudah dilantik tanggal 20 Desember 2019 sampai hari ini SK nya belum keluar.

Informasinya para kades terpilih harus bayar sekian juta bahkan belasan juta baru bisa terima SK kades, “Contoh Tudingan yang di Unggah di Status Facebook Aek Bayur Jaya yang mana pemilik akun tersebut menurut Informasi adalah Seorang Kepala desa yang di lantik pada bulan Januari 2020 lalu.

Mendapatkan informasi tersebut Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI dan Wartawan Brantas Korupsi Indonesi Beserta Pirnas.com mengkonfirmasi langsung Kepala Bidang Pemdes yang pada saat itu beliau tidak bersedia di Konfirmasi.

Namun dengan sigap Kordinator Wilayah Paluta Pirnas.com menyampaikan hal yang ingin di konfirmasi sambil meminta waktu 2 menit sebagai bahan penyeimbang info yang di kutip dari akun Facebook kepala Desa tersebut. Tanpa di rekayasa Kepala Bidang Pemdes yang di konfirmasi pun menunjukkan perubahan wajah spontan amburadul sambil mengatakan. “Unggahan dia itu HOAX”.sambil menyambung Konfirmasi Tim Pirnas.com menyarankan Jika seorang Kepala Desa membuat status HOAX yang mana tujuan status tersebut menuding Pejabat Pemerintah Paluta yang berkaitan dengan Pemilihan, Pelantikan dan Sertijab Kepala desa yang di selenggarakan di ahir tahun 2019 lalu.

Namun sang Kabid pun berputar-putar di ruangannya sambil mengatakan “nanti saya klarifikasi beliau bang dan beranjak keluar ruangan”.

Merasa tidak jelas arah jawaban sang Kepala Bidang (Kabid) tim pun beranjak menemui Kepala Dinas PMD, seraya bertanya sang Kadis mengatakan, “hingga hari ini tak sepeserpun setau saya ada pungli seperti tudingan yang ada di status kepala Desa Aek Bayur itu” ungkap Kadis PMD dengan wajah yang lebih santai dan lebih tenang di Banding Kepala Bidangnya.

Sampai pada penghujung waktu konfirmasi Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI meminta kepada Kepala Dinas PMD, “kami akan Rilis Berita tentang status Facebook saudara kepala Desa ini Pak Kadis, Bila kepala Desa ini Tidak Mampu Membuktikan tudingannya saya berharap Pak Kadis Beserta lainnya meminta kepada Bupati agar Melaporkan Beliau menyebar Status HOAX. Bila Pak Kadis dan lainnya begitu juga Bupati tidak melaporkan beliau maka kami menganggap benar tudingan beliau dan Kami sebagai sosial Kontrol akan mendesak Aparat Penegak Hukun Bertindak dan Mengejar siapa yang terlibat dan kemana mengalir Dana kebutuhan seperti unggahan Facebook tersebut”, tutur Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI.

Lanjutnya, “Begitu pula dengan penegak hukum, Kami khususnya, Saya sebagai Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI kan sangat curiga dengan penegak hukum jika tidak peduli dengan hal yang sangat merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap adanya dugaan-dugaan korupsi di informasikan di Ruang Publik, dari itu kami akan menutup kepercayaan kami terhadap penegakan Hukum dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi di kabupaten Padang Lawas Utara jika ini tidak diselesaikan kebenarannya”, tutup Ketua DPC.LPP-TIPIKOR RI.

(KP6419)