Berdiri di Lahan Rawan Banjir  Koperasi Desa di Rantauprapat Terancam Sanksi Berlapis

RANTAUPRAPAT,PIRNAS.COM — Proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopdeskel) Merah Putih—atau dikenal sebagai gerai Koperasi Distribusi Minyak Makan Pamungkas (KDMP)—di Jalan Sisingamangaraja, Kawasan Aek Tapa, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, kini berada di pusaran hukum.

Fasilitas umum yang baru saja selesai didirikan dan belum sempat difungsikan tersebut terendam banjir setinggi lutut orang dewasa sejak Sabtu malam (24/10/2026), dan hingga saat ini genangan air dilaporkan belum juga surut .

Kejadian yang viral di media sosial ini memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat setempat.

Pasalnya, sebelum batu pertama diletakkan, warga sekitar sudah berulang kali mengingatkan pihak Kopdes bahwa lokasi tersebut merupakan area cerukan dan zona limpasan air yang menjadi langganan banjir tahunan.

Akibat pengabaian aspek geografis dan tata ruang ini, pihak-pihak terkait kini dibayangi oleh tiga ancaman sanksi hukum yang sangat berat:

1. Sanksi Administratif (Tata Ruang & Bangunan Gedung)

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan KDMP terbukti menyalahi zona tata ruang karena didirikan di kawasan lindung limpasan air. Sanksi bertahap yang siap dijatuhkan meliputi:

• Pemberhentian sementara seluruh kegiatan pembangunan atau rencana operasional di lapangan.

• Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta izin edar operasional koperasi karena gedung tersebut secara teknis dinilai tidak layak fungsi.

• Perintah pembongkaran bangunan secara paksa di mana seluruh beban biaya pembongkaran ditanggung oleh pihak pelanggar guna memulihkan kembali fungsi lingkungan serta drainase alami semula.

2. Sanksi Keuangan dan Akuntabilitas Negara (Audit BPK/APIP)

Pembangunan gerai KDMP ini diketahui melibatkan dana negara (APBN/bantuan pemerintah) serta pembiayaan perbankan nasional. Penempatan lokasi yang serampangan tanpa studi kelayakan yang matang memicu konsekuensi hukum serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP):

• Temuan Kerugian Negara: Proyek langsung dikategorikan mangkrak atau “sia-sia” karena aset negara tersebut tidak dapat digunakan sama sekali akibat terendam air.

• Tuntutan Ganti Rugi (TGR): Pihak penyedia jasa survei lahan yang tidak akurat, serta pejabat publik yang menandatangani persetujuan lokasi, diwajibkan mengembalikan seluruh anggaran yang telah dicairkan langsung ke kas negara.

3. Sanksi Pidana Kurungan dan Denda Finansial

Hukum nasional menetapkan ancaman pidana yang sangat ketat jika ditemukan unsur kesengajaan dalam memanipulasi tata ruang atau abai terhadap risiko bencana demi mengejar target pencairan anggaran:

• Pasal 69 UU Penataan Ruang: Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai izin tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

• Dampak Kerugian Publik: Apabila keberadaan bangunan Kopdes ini terbukti menyumbat aliran air sehingga banjir meluas dan merugikan pemukiman warga sekitar, hukuman meningkat tajam menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

• Potensi Jebakan Hukum Bagi Kepala Desa: Jika pihak otoritas desa terbukti mendesak pemakaian lahan milik desa yang masuk dalam status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau zona hijau demi meloloskan proyek ini, kepala desa yang bersangkutan terancam pidana 5 tahun penjara berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009.

Masyarakat Labuhanbatu kini mendesak aparat penegak hukum dan lembaga audit negara untuk segera memeriksa rantai perizinan proyek KDMP Aek Tapa ini .

Warga berharap tindakan tegas diambil agar uang negara tidak habis untuk infrastruktur yang justru mendatangkan bencana bagi lingkungan sekitarnya.

Laporan: HIDAYAT