Diduga Cuci Uang Sang Kakak, Dr. Guntur Beli Kebun Sawit Ratusan Hektar

Ket photo: ilustrasi perkebunan kelapa sawit 

MEDAN,PIRNAS.COM— Nama Dr. Guntur Ginting, seorang dokter spesialis penyakit dalam di Provinsi Sumatera Utara, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Sorotan ini mencuat setelah adanya laporan kepemilikan kebun kelapa sawit seluas ratusan hektar yang dibeli tak lama setelah kakak kandungnya, Topan Baja Ginting, divonis penjara atas kasus korupsi.

Topan Obaja Putra Ginting (alias Topan Baja Ginting), mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, sebelumnya telah divonis oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta setelah terbukti menerima suap dalam proyek pembangunan jalan di Sumut senilai Rp165 miliar.

Pembelian kebun sawit bernilai fantastis oleh Dr. Guntur yang dilakukan tepat setelah putusan pengadilan kakaknya berkekuatan hukum tetap (inkracht) memicu kecurigaan besar. Publik menduga kuat bahwa dana transaksi tersebut merupakan aliran uang hasil suap yang disamarkan melalui sang adik.

Jika dugaan ini terbukti, Dr. Guntur dapat dijerat pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi.

Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang ini dinilai melanggar sejumlah ketentuan konstitusi dalam UUD 1945 serta undang-undang pidana:

• Pasal 2 ayat (1): Tindakan korupsi dan pengalihan aset ke keluarga dinilai mencederai kedaulatan rakyat karena kekayaan negara dinikmati secara pribadi.

• Pasal 23 ayat (1): Penyelewengan anggaran proyek jalan melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggung jawab.

• Pasal 28H ayat (2): Praktik lancung ini merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

• Pasal 34 ayat (1): Anggaran yang dikorupsi memotong hak alokasi negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar demi memperkaya keluarga pejabat.

• UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (Pasal 12 huruf a): Terkait pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji (telah terbukti pada Topan Ginting).

• UU No. 8/2010 tentang TPPU (Pasal 4): Menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

• UU No. 8/2010 tentang TPPU (Pasal 5 ayat 1): Menerima atau menggunakan harta yang patut diduga hasil tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun (relevan untuk keterlibatan Dr. Guntur).

• UU No. 20/2001 (Pasal 18): Kewajiban membayar uang pengganti, di mana negara berhak menyita dan melelang aset terpidana jika tidak dipenuhi.

Hingga saat ini, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan perkara ini.

Masyarakat luas mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara menyeluruh guna memeriksa keterkaitan dana pembelian kebun sawit tersebut dengan aliran dana korupsi proyek infrastruktur Sumatera Utara.

Laporan : HIDAYAT/TIM