Menelisik Dana Bimtek Kepsek: Bungkamnya Kadisdik Labuhanbatu Perkuat Aroma ‘Markup’ ?

Kadisdik Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan S.H

Labuhanbatu,Pirnas.com -Bimtek Kepala Sekolah dengan mengusung tema”peningkatan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah” di adakan pihak Dinas Pendidikan Labuhanbatu berlokasi di Hotel Danau Toba Internasional Cottage Parapat Jln. Haranggaol Kab. Simalungun, pada (Oktober 2025) lalu, banyak tuai kritik keras oleh mahasiswa,publik dan sejumlah media massa.

Pelaksanaan Bimtek ini menjadi sorotan publik, mahasiswa dan media karena diduga banyaknya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang di taksir berjumlah Miliaran rupiah dan tidak transparan dan bersumber dana dari APBD atau di biayai oleh peserta Bimtek yang di ambil dari dana BOS, menjadi kontras akibat Tidak ada informasi resmi di laman Dinas Pendidikan Labuhanbatu atau sistem informasi pengadaan pemerintah yang memuat proses pelaksanaan kegiatan, nilai kontrak, maupun rincian penggunaan dana.

Kegiatan yang diklaim sebagai “peningkatan kapasitas” namun dilaksanakan dalam suasana wisata mewah dengan penginapan hotel berbintang, walau disaat itu “Presiden RI secara tegas meminta seluruh kepala daerah untuk menghindari belanja tidak prioritas, termasuk penyelenggaraan pelatihan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan dasar.” Inpres No 1/2025, serta hanya melibatkan satu rekanan yang disebut-sebut “langsung” ditunjuk langsung oleh kadisdik ABDI JAYA POHAN S.H, tanpa melalui mekanisme pengadaan yang terbuka,juga tanpa persaingan sehat dari beberapa vendor, menimbulkan dugaan kuat adanya pengaturan proyek, pemborosan anggaran, bahkan potensi pelanggaran hukum.

Kegiatan Bimtek ini juga diduga bukan hanya mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 / 2025, tetapi juga berpotensi menyalahi aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Berdasarkan data informasi yang di lansir dari media online fokussatu.com,kegiatan Bimtek ini di duga hanya di hadiri peserta berkisar 130 orang , jika di rujuk pada tahun ajaran 2024/2025 estimasi jumlah satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Labuhanbatu adalah:

Sekolah Dasar (SD): Terdapat sekitar 250 hingga 260 unit sekolah (negeri dan swasta).

Sekolah Menengah Pertama (SMP): Terdapat sekitar 70 hingga 80 unit sekolah.

Jika kegiatan Bimtek ini prioritas atau bersifat keharusan dan penting (urgensi), maka seluruh kepala sekolah dari kedua jenjang ini hadir, jumlahnya mencapai sekitar 320 hingga 340 kepala sekolah (?).

Skala jumlah peserta yang masif inilah yang mendasari munculnya dugaan estimasi biaya anggaran di mark-up dan dugaan penyelewengan dana kegiatan yang sudah terperinci seperti anggaran perjalanan dinas,sewa gedung,sewa hotel dan konsumsi serta honorarium narasumber, instruktur, dan moderator.

Terkait kegiatan Bimtek yang di adakan oleh dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 12/15 Oktober 2025, guna memenuhi informasi dan perimbangan berita awak media telah mengkonfirmasi Kadisdik Labuhanbatu ABDI JAYA POHAN S.H, melalui pesan aplikasi WhatsApp, terlihat contreng dua namun bungkam tanpa memberikan penjelasan.

Ketua DPP SEP (Sentral Elemen Pejuang Masyarakat) RAMSES SIHOMBING melalui Humas media HIDAYAT CHAN menyatakan sikap ” sangat menyayangkan sikap Kadis yang enggan berkomentar atas informasi pelaksanaan kegiatan Bimtek yang di duga banyak menimbulkan aroma tak sedap di tengah publik.”

“Belum lagi dugaan pelaksanaan kegiatan Bimtek tersebut diduga beliau masih menjabat Plt (pelaksana tugas ) belum definitif,berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Surat Edaran BKN No. 2/2019.”

“Secara hukum, seorang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas memiliki wewenang untuk menjalankan tugas rutin sehari-hari, namun memiliki batasan ketat dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis, khususnya terkait anggaran, Jika acara Bimtek tersebut melibatkan perubahan rencana kerja atau penggunaan anggaran di luar program rutin yang sudah disahkan, maka Plt. dianggap melampaui wewenangnya, kegiatan yang terkesan di paksakan beresiko menjadi temuan hukum, dan informasi ini akan kita tindak lanjuti.”ujarnya. ( Hyt )