Sudah 7 Bulan PMS Marelan Terbentuk, Namun SK Pengurus Tak Juga Terbit, Apa Masalahnya..?

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MEDAN UTARA – Pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Merga Silima (DPC – PMS) Kecamatan Medan Marelan telah terbentuk sejak bulan Agustus 2019 lalu, namun sampai sekarang sudah tujuh bulan Surat Keputusan (SK) defenitip dari Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Merga Silima (DPD – PMS) Kota Medan tentang pengangkatan pengurus DPC PMS Kecamatan Medan Marelan tak juga terbit. Hal itu dikatakan Ketua terpilih DPC PMS Medan Marelan Togar Sitepu kepada awak media Pirnas di sekretariat PMS Marelan, Jalan Benteng Pasar 2 timur ujung Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Minggu (16-02-2020).

Togar Sitepu mengatakan, setelah terbentuknya pengurus PMS Marelan melalui mekanisme musyawarah, selang beberapa hari kemudian disusun struktur kepengurusan lengkap lalu diajukan permohonan penerbitan SK ditujukan kepada DPD PMS Kota Medan.

” Setelah saya terpilih jadi ketua, beberapa hari kemudian saya beserta team formateur menyusun komposisi pengurus dan keesok harinya kami kirim permohonan SK kepada DPD PMS Kota Medan melalui pak Tonni Siahaan, tapi kok sudah tujuh bulan SK tersebut tak juga terbit, saya juga bingung apa masalahnya”, ucap Togar.

Berdasarkan saran dan masukan dari ketua dewan penasehat PMS Marelan Dodi Tongat Sitepu, walaupun SK belum terbit tapi kepengurusan tersebut sudah sah dan terus saja berbuat untuk membantu masyarakat Marelan yang membutuhkan bantuan melalui PMS.

” Sebenarnya kami ragu-ragu juga mau bekerja jalankan roda organisasi ini karena belum ada SK, tapi atas saran ketua penasehat kami, yah kami terus bekerja membesarkan dan mengembangkan PMS dimarelan”, tutur Togar.

” Bahkan sampai saat ini kami terus berbuat untuk organisasi, mulai dari pembuatan posko PMS Marelan, gotong royong, pasang plank himbauan agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan, nolong orang sakit karena tak ada BPJS nya, dan lain sebagainya, tapi kami tak bisa audiensi dengan muspika disini karena legalitas kami berupa SK belum terbit dari Medan”, terang Togar.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat PMS Marelan, Dodi Tongat Sitepu menyarankan agar ketua dan pengurus PMS Marelan melakukan komunikasi dengan DPD PMS Medan terkait belum terbitnya SK tersebut.

” Saya sarankan agar Ketua dan pengurus PMS Marelan bangun komunikasi dengan DPD PMS Medan untuk bertanya apa kendalanya SK belum juga terbit, bila perlu datang langsung kekantor PMS Medan”, ungkap Tongat.

” Tapi yang terpentingkan perbuatan untuk besarkan PMS ini, terus bantu masyarakat yang susah, tolong orang yang butuh bantuan, nanti kalau SK sudah keluar, kan tinggal audiensi dengan muspika dan instansi yang ada, lagian kan lebih mudah masuknya dan pasti akan direspon baik oleh muspika, karena masyarakat sudah merasakan manfaat dari hadirnya PMS dimarelan, tapi setiap kegiatan yang dilakukan buat dokumentasinya dan rangkul teman-teman wartawan untuk pemberitaan, kalau ini dilakukan oleh pengurus PMS Marelan, saya yakin semua pihak pasti akan mendukung PMS Marelan”, jelas Tongat yang juga tokoh pemuda karo di marelan.

Reporter : Zainal Abidin.