SEKDAKAB LABUSEL TAK BERNYALI BERTEMU DENGAN ALIANSI WARTAWAN LABUSEL DALAM AKSI DAMAI DI KANTOR BUPATI

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | LABUSEL – Seratus lima puluh lebih insan pers wartawan media cetak dan online juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergabung dalam Aliansi Wartawan se-Labuhanbatu Selatan Menggelar Aksi Demonstrasi Damai terhadap Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Labusel terkait dugaan penyelewengan dana publikasi wartawan, senin (10/2/2020) sekitar jam 11.00 WIB di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumut.

Aksi damai tersebut merupakan suatu pilihan dan harus di lakukan oleh aliansi wartawan se-Labuhanbatu Selatan dan di saksikan oleh beberapa tokoh masyarakat Labusel, organisasi masyarakat seperti pengurus Ikatan Pemuda Otonom (IPON LABUSEL), dan PROJO Labusel, dengan pengawalan personil Kepolisian Sektor (POLSEK) Kota Pinang dan satuan polisi Pamong Praja Labuhanbatu Selatan.

Karena pernyataan oleh sekretaris daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Zulkifli Caniago di anggap tidak transfaran dan tidak jujur terhadap insan pers, dengan pernyataan bahwa ada temuan BPK RI di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan sementara dana publikasi tahun 2019 tidak dapat di bayarkan dengan alasan pemborosan, dan berakhir dengan kata mohon maaf, sehingga merugikan wartawan ratusan juta rupiah.

Di dalam aksi damai itu Khoiruddin Nasution sebagai koordinator meminta Sekdakab Zulkifli agar menjelaskan kepada wartawan biaya operasional wartawan media cetak harian dan mingguan yang telah di anggarkan sebesar Rp. 48.000,000 pada tahun 2018, akan tetapi biaya yang sangat besar tersebut tidak pernah di sentuh dan di nikmati oleh wartawan.

Selain dari pada itu aliansi wartawan Labusel memohon kepada Humas Bupati dan Sekdakab terkait dana peliputan yang juga telah di anggarkan sebesar Rp. 20.9000.000 hal ini juga tak pernah tahu dan tidak di realisasikan kepada wartawan.

Menurut Jon Arijon Barus yang juga sebagai koordinator dalam aksi damai tersebut bahwa biaya operasional wartawan dan dana peliputan yang telah di anggarkan itu adalah fiktif.

“Saya menduga dana tersebut telah di pergunakan oleh sekda untuk kepentingan pribadi”, ucapnya.

Kekesalan aliansi wartawan Labusel terhadap sekdakab akhirnya mencapai puncak sampai sulit di bendung, pasalnya setelah di mulai aksi sekitar jam 11.00 WIB dan sampai berakhir jam 14.20 WIB namun sekdakab tak berani bertemu langsung dengan wartawan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait dana publikasi itu.

“Kami merasa Sekda tidak berani bertemu dengan kami atas hal ini”, ucapnya.

Aksi damai berlanjut di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labusel dan di sambut oleh dua orang anggota DPRD dari tiga puluh lima orang anggota DPRD se-Labuhanbatu Selatan H. Zainal dan H. Sutiman dan mereka menjanjikan akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari kamis tanggal (13/2/2020) dengan tembusan Sekdakab Labusel Humas Pemkab dan Kominfo.

(Ilham Hasibuan)