GBNN SUMUT MINTA KAPOLDASU USUT TUNTAS DUGAAN KASUS BAGI HASIL PBB LABURA DAN LABUSEL

PIRNAS.COM & PIRNAS.ORG | MEDAN UTARA – Terkait penetapan lima tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dan Labuhan Batu Selatan (Labusel), dimana kelima tersangka masing-masing dua dari pemkab labusel dan tiga orang dari pemkab labura sesuai statement Direktur Reserse Krimimal Khusus (Direskrimsus) Polda Sumut Kombes Pol. Rony Samtana seperti dilansir, Kamis 16 Jan 2020 kemarin.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Garda Bela Negara Nasional (DPD – GBNN) Provinsi Sumatera Utara, Triyanto Sitepu, SH mengapresiasi kerja Poldasu dalam memberantas koruptor di Sumut yang dalam hal ini kasus dugaan korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan di Pemerintah Kabupaten Labura dan Labusel. GBNN Sumut juga mengintruksikan Dewan Pimpinan Cabang Garda Bela Negara Nasional (DPC – GBNN) Kabupaten Labura dan Labusel untuk mengawasi kasus tersebut dan mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus ini. Hal ini dikatakan Ketua DPD GBNN Sumut saat ditemui awak media Pirnas diruang kerjanya, Gedung Anjungan Melayu Jalan Setia Budi Medan, Rabu (22-01-2020) sekitar jam 16.30 WIB.

“Saya selaku Ketua GBNN Provinsi Sumut memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Polda Sumut atas kinerja Kepolisian yg luar biasa sehingga ditetapkannya kelima tersangka tersebut. Dan kepada Ketua Garda Bela Negara Nasional Kab. Labusel *Bung M. Akbar Siagian* dan Ketua GBNN Kab Labura *Bung *Amranuddin Tanjung* saya meminta dan menginstruksikan agar turut serta membantu tugas-tugas Kepolisian dengan melakukan Investigasi factual yg ada dilapangan, mengumpulkan bukti2, baik itu bukti surat, keterangan saksi dan mencari informasi factual lainnya. Dan selanjutnya melaporkannya kepada Pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Sumatera Utara. Sebagai wujud semangat kita untuk turut serta dalam membela negara, GBNN harus turun dan turut secara langsung sesuai *amanah UUD 1945 Jo. Pasal 27 sd Pasal 34 UUD 1945* “, ucap Triyanto pada awak media Pirnas.

Triyanto juga mengatakan, Jangan biarkan siapapun birokrasi bobrok yg merampas Hak Rakyat, Menyengsarakan Rakyat, Menyusahkan rakyat dan Mencuri Uang Rakyat! Kita Lawan! Karena Rakyat sejatinya adalah sebagai pemilik Kedaulatan atas NKRI.

“Ini masih dugaan Pidana DBH PBB saja, segera lakukan Investigasi atas kinerja Aparatur Negeri Sipil lainnya yg ada di Kabupaten Labura dan Labusel. Jika ada yang aneh dan patut diduga menyimpang, segera laporkan kepada pihak yg berwenang Kepolisian, Kejaksaan, KPK bahkan sampai kepada Presiden RI tentunya tetap mengedepankan Azas Praduga tidak bersalah (Presumption Of Inocence) dan laksanakan secara profesional”, Tegas Ketua DPD GBNN Sumut tersebut.

Tidak ada ruang dan tempat bagi *Koruptor!!! Maling dan tikus tikus berdasi*. ASN harus menjadi Abdi Negara dan sesungguhnya, Pelayan bagi Masyarakat dan GBNN ini jelas Setia, Tegas dan Berani, ujarnya.

(Rindu Butar-Butar)