Pegiat LSM PKRN Meminta Masyarakat Kota Dumai Kawal Proyek APBD

PIRNAS.COM | DUMAI – Mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kip sebagai dasar hukum masyarakat, ormas dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan cross check terkait kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta untuk mengkawal kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar kinerja tersebut tidak lepas dari kontrol masyarakat dan kritik secara akademisi..
Maka dengan dasar yang sedemikian rupa masyarakat juga pro dan aktif sesuai dengan amanah undang-undang 1945.kritik dan saran adalah suatu kinerja masyarakat dengan suatu ajas Demokrasi sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara.

Rustam Damanik sebagai pegiat lembaga swadaya masyarakat Pilar kesejahteraan rakyat Nasional PKRN meminta kepada warga masyarakat kita Dumai untuk melakukan pengawalan kinerja aparatur negara dan para pemenang lelang proyek di tahun anggaran 2022.pengawsan dan pengawalan pembangunan ini di lakukan oleh masyarakat adalah sebagai wacana perbaikkan kinerja secara ilmiah dan penelitian yang dapat berpotensi untuk menumbuhkan kembangkan tanggung jawab antara pemerintah dan rekanan..
Menurut beliau , keterlibatan warga dan masyarakat untuk melakukan cross check terkait kegiatan pembangunan di wilayah kota Dumai adalah sebagai pengawasan untuk dapat proyek pembangunan tersebut dapat sesuai dengan keinginan pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat kota Dumai, pasal nya ketika masyarakat tidak ikut serta dalam pengadaan tersebut dapat menimbulkan polemik , sehingga para pengguna proyek pembangunan tidak merasakan kepuasan tersendiri.

Berdasarkan hasil pantauan team awak media dan LSM Pilar Kesejahteraan Rakyat Nasional (PKRN) di lapangan masih banyak di temukan pelanggaran dan di duga tidak sesuai dengan Basteknya.

Terkait hal ini di minta kepada pemerintah kita Dumai untuk melakukan koordinasi dengan pihak rekanan dan lain lain, agar hasil daripada keseluruhan proyek pembangunan di tahun anggaran 2022 dapat terlaksana sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Ia menambahkan, keterbukaan dan transparansi dalam suatu kegiatan dalam bentuk apapun, sewajar nya perlu untuk di lakukan komunikasi dan koordinasi dengan para mitra, baik rekanan, lembaga dan pihak pemerintah di minta untuk saling koordinasi, agar segala kegiatan secara umum dapat lancar terbuka dan bekerjasama yang baik untuk masa masa yang akan datang, tutupnya.

Team