ASINTEL KEJATI RIAU HADIRI RAPAT KOORDINASI TERKAIT ANTISIPASI PERKEMBANGAN SITUASI KAMTIBMAS, POTENSI ATHG KENAIKAN HARGA, PENANGANAN INFLASI DAN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK JELANG NATAL DAN TAHUN BARU

PIRNAS.COM | RIAU – Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, Bertempat di Balai Serindit Aula Gubernuran, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang diwakili oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau (Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH) menghadiri Rapat Koordinasi Terkait Antisipasi Perkembangan Situasi Kamtibmas, Potensi ATHG Kenaikan Harga, Penanganan Inflasi Dan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru.

Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu :
– Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M. Si;
– Dandrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung;
– Kajati Riau yang diwakili oleh Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH;
– Kabinda Riau Brigjen TNI R Wibisono Hendroyoso;
– Kapolda Riau yang diwakili oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol. H. Tabana Bangun, SH, MH.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah Terkait Bahan Pangan dan Transportasi Barang di Provinsi Riau, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M. Si menyampaikan bahwa berbagai pihak seperti Dinas dan swasta akan bersama-sama dalam mengatasi Inflasi yang mengakibatkan kenaikan BBM serta kenaikan uang transport dan diharapkan ketersediaan bahan pokok dapat tercukupi.

Dalam kesempatannya Asisten Intelijen Kejaskaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH menyampaikan dalam mengatasi inflasi daerah khususnya Provinsi Riau perlu informasi dan suport agar mengambil langkah cepat dalam mengambil keputusan dan segala bentuk stok barang (bahan pangan) dapat disegerakan pendistribusiannya, sehingga tidak ada kekosongan barang makanan.

Dan selanjutnya Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH menyampaikan. Bahwa Riau merupakan penghasil CPO terbesar di Indonesia, dalam hal ini perjalanan CPO dari Pabrik ke pelabuhan banyak sekali terjadi pungli yang dilakukan oleh oknum, apabila oknum tersebut tidak diberikan sejumlah uang maka CPO tersebut akan dituangi oli sehingga mengakibatkan kadar asam di dalam CPO menjadi tinggi yang mengakibatkan CPO tidak laku di pasaran, oleh karena itu perlu langkah pengamanan pendistribusian CPO tersebut. Dan juga Provinsi Riau termasuk dalam 5 (lima) tujuan infestasi terbesar di Indonesia, dalam pengurusan (UKL-UPL) bagi yang sudah terlanjur dibangun sangat sulit dan terjadi permintaan sejumlah uang oleh oknum yang membidangi perizinan dimaksud, sehingga perlu dilakukan langkah untuk mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan peringatan atau memutasi pejabat yang bersangkutan.

Dan selanjutnya Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH menyampaikan terkait masalah Covid-19 tetap terus meningkatkan 5M seperti Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terkait Antisipasi Perkembangan Situasi Kamtibmas, Potensi ATHG Kenaikan Harga, Penanganan Inflasi Dan Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru tersebut mengikuti secara ketat protokol kesehatan (prokes).

Pekanbaru, 28 November 2022 Kasi Penkum Kejati Riau

dto

BAMBANG HERIPURWANTO, SH., MH
Jaksa Madya Nip.19770807 199703 1 002