KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DITERTAWAKAN

PIRNAS.ORG & PIRNAS.COM | MEDAN – DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengundang pejabat Pemerintah Daerah dan Provinsi Sumut, Aparat Penegak Hukum Penggiat Lingkungan Hidup serta Masyarakat sesuai dengan surat nomor: 53/18/ Sekr perihal Undangan pada acara RDP untuk meminta penjelasan kepada Pemprov. Sumatera Utara dan Pemkab Labura, tentang terjadinya Banjir Bandang pada 28 Desember 2019 yang lalu di Desa Hatapang, atas terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Labuhan Batu Indah (LBI).

Acara RDP itu digelar di Gedung Kantor Komisi B. DPRD Provinsi Sumatera Utara kemarin pada hari selasa (7/1/2019) di Medan.

Setelah Rahmansah Sibarani selaku pimpinan rapat dengar pendapat itu dibuka oleh Ketua pimpinan, para yang hadir memaparkan sesuai dengan tupoksinya masing-masing terkait Banjir Bandang di Labura dan PT. LBI yang diduga penyebab banjir terjadi.

Ada yang dianggap lucu dalam sesi acara itu membuat gelak tawa yang hadir terpecah. Pada saat itu salah satu dari Anggota DPRD Prov. Sumut Komisi B mempertanyakan Status Kawasan Hutan apa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal itu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Herawati menjawab, satatus nya Hutan Lindung, ” statusnya hutan lindung’’, sebutnya, hahahaha…haha.. serentak sambut yang hadir terutama dari LKLH yang juga turut tertawa seketika itu, seketika itu dari LKLH menyebutkan sepengetahuan kami Izin Koridor itukan di Hutan Produksi Terbatas cetus mereka bukan hutan Lindung. Ketika itu juga Ibu Plt. Kadis berkulit putih berwajah manis itu sontak malu dan kaget atas respon yang hadir terhadap dirinya. Dengan wajah bingung dia mempertanyakan kepada anggota yang disampingnya. ” status kawasan apa IK yang diberikan kepada PT LBI”?. Sontak anggota yang disampingnya menjawab, “Status Hutan Produksi buk”. kemudian Herawati menyebutkan kembali status IK PT LBI berada di HPT.

Sebelumnya pada acara itu juga ibu Herawati ini juga menjadi sumber tertawaan yang hadir sebab, Herawati diminta agar menunjukkan Peta lampiran surat IK yang mereka keluarkan. namun, Ibu ini mengatakan,” ini lah peta IK nya kata Hera”,di jawab oleh DPN LKLH “ini kan peta umum yang kami mintakan diperlihat kan Peta Lampiran surat IK dan Peta IPK yang diberikan kepada PT LBI”, sebut pihak LKLH. ” hahaha…haha bunyi tawa yang hadir”.

“Aneh dan lucu masak diminta kepada Dinas Kehutanan agar menunjukkan Peta lampiran tak bisa menunjukkannya, “kan aneh ?’’, sebab mereka yang mengeluarkan surat IK dan IPK PT LBI masak tak bisa menunjukkan nya”, Catus Koordinator Daerah LKLH Labuhanbatu Raya.

“Baru itu yang kita tanyakan sudah tak bisa diperlihatkan oleh Dishut belum lagi kita menanyakan titik kordinat IPK dan IK nya PT LBI jika Dishut tidak terbuka dan tarnsparan publik akan menilai pihak Dishut ada bermain mata dengan Perusahaan”, sambung Koordinator tersebut.

(TIM)