Untuk Melindungi Mangrove dan Gambut, DPN LKLH Ikuti Pelatihan Bersama BRGM

PIRNAS.COM | JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (DPN LKLH) ikuti pelatihan penyusunan peraturan perlindungan dan pemantauan Ekositem Lahan Basah ditingkat desa/komunitas pada tanggal 1 s/d 3 September 2021 yang diselenggarakan oleh BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) Republik Indonesia melalui Kedeputian bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisifasi dan Kemitraan melalui zoom meeting dari kantor BRGM RI di gedung Kementerian sekretariat Negara (Men Sekneg) Jakarta Pusat.

Diketahui bahwa BRGM RI telah menunjuk 9 provinsi dalam melaksanaka kegiatan Padat Karya Percepatan Restorasi Rehabilitasi Mangrove yakni di Daerah Provinsi Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kalut, Papua dan Papua Barat dengan target 600.000 Ha. Dan 7 provinsi untuk percepatan restorasi ekositem gambut yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, kalteng, kalsel dan Papua dengan Target 1.200.000 Ha.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut DPN LKLH melalui Sekjen Irmansyah, SE, yang didampingi oleh ketua M.S. Damanik mengatakan, “Kita mendukung sepenuhnya program dari BRGM dalam Restorasi dan rehabilitasi Gambut dan Mangrove di 7 dan 9 provinsi. Kami siap melakukkan pendampingan serta memberikan masukan dalam penyusunan Perdes (peraturan Desa) tentang perlindungan dan pemanfaatan ekosistem lahan basah termasuk gambut dan mangrove yang nantinya akan dilaksanakan”. Katanya.

Pada kesempatan tersebut Kordinator DPN LKLH Darwin Marpaung telah mendampingi KTH di beberapa Desa di pantai timur Sumatera yang telah melaksanakan kegiatan program PKPM (Padat Karya Penanaman Mangrove) tahun 2020 yang lalu dan PKPRM Tahun 2021 yang sedang berlansung juga mengatakan secara teknis siap untuk mendampingi program dari BRGM diwilayah Sumatera Utara dan telah dilaksanakan sejak tahun 2020 yang lalu di Kab. Labuhanbatu Utara, Asahan dan Batu Bara.

“Dalam kegiatan pelatihan penyusunan peraturan perlindungan dan pemantauan Ekosistem lahan basah ditingkat desa/komunitas telah menunjuk peserta dari 20 Kepala Desa di Sumut serta puluhan pendamping Desa dan KTH lainnya yang tersebar di kab. Langkat, Deli Serdang, Batu Bara, Asahan dan Labura”. Ucapnya.

Tampak Pada pelatihan tersebut sebagai pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Ri melalui PDAS-HL direktorat pengendalian Kerusakan perairan darat dan dari Biro Hukum, serta Kemendagri melalui Direktorat fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

Usai pelatihan hari pertama tersebut salah satu KTH (Kelompok Tani Hutan) Mekar Manunggal Lestari pelaksana kegiatan Rehabilitasi Mangrove yang diketuai oleh Sahrizal di Desa Sungai Apung Kec. Tanjung Balai, menyampaikan, bahwa dengan adanya pelatihan penyusunan Perdes tentang perlindungan Mangrove ini kita akan dorong Pemerintahan Desa agar segera menyusun Perdes tersebut sebagai regulasi untuk melindungi program penanaman mangrove di KTH kami, demikian imbuhnya.

Terlihat kegiatan itu berjalan dengan tertib dan penuh semangat terlihat dari wajah para peserta dan narasumber setelah Host pembawa acara pada ketika itu memberikan kesempatan para peserta untuk mengajukan pertanyaan dan masukan terkait materi pembuatan peraturan desa tersebut.

(DM)