Marak Peredaran Rokok Ilegal di Labuhanbatu, PASTI Soroti Kerugian Daerah

PIRNAS.COM | RANTAU PRAPAT – Indonesia merupakan lumbung bagi Industri besar Rokok ketiga dibawah China dan India. Kenapa tidak, dengan jumlah Perokok Aktif yang tinggi Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, Prevalensi rokok mencapai 33,8 % penduduk yang berusia diatas 15 tahun keatas. Sedangkan penduduk yang berusia 10-18 Tahun meningkat dari 7,2 % di tahun 2013 menjadi 9,1 persen di tahun 2018. Hal ini diperkuat dengan Data Pengguna Tembakau pada tahun 2019 menurut dari data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) yang merupakan 19,2 % Pelajar, 38,3 % Anak Laki-Laki, dan 2,4 % Anak Perempuan merupakan perokok aktif. GYTS merupakan lembaga yang membantu negara memenuhi kewajiban berdasarkan Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) World Health Organization (WHO) untuk menghasilkan data yang dapat dibandingkan secara Nasional maupun Internasional.

Dari Akumulasi data tersebut, Perokok Aktif di Labuhanbatu juga cukup besar dengan melihat penerimaan atas Pajak Rokok dan Cukai Hasil Tembakau. Tahun 2018 Kabupaten Labuhanbatu menerima Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesarr 67.145.750,00 dan Tahun 2019 sebesar 87.674.142,00 sedangkan untuk Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun 2018 sebesar 21.865.912.794,00 dan pada tahun 2019 sebesar 14.132.190.548,00. Ada penurunan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok dari tahun 2018 dengan Tahun 2019. Penurunan Pajak Rokok terindikasi dari maraknya Peredaran Rokok Ilegal di Labuhanbatu.

Atas dasar tersebut, Direktur Pusat Studi Kolektif Indonesia, Fauzi Ramdhan menyatakan bahwa Pajak Rokok dipengaruhi dari banyaknya rokok yang beredar dan dihisap oleh masyarakat. “Pajak rokok itukan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok”

“dan Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing termasuk adanya rokok ilegal”

“penerimaan pajak rokok ini juga dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”

“Kalau rokok ilegal marak beredar, tidak terpenuhi amanat Undang Undang itu, sudah jelas itu di UU No 28 Tahun 2009, diperkuat lagi dengan PP No 55 tahun 2016. Dan secara teknis diatur lagi di PMKno 102 tahun 2015 serta Permenkes No 40 Tahun 2016”

“Jadi kita minta Untuk Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Utara agar turun ke Labuhanbatu untuk menindak peredaran Rokok Ilegal, jangan juga asik duduk dimeja”.

(DM)