DPP LMHAI Fasilitasi Petani Penggarap Dalam Akses Pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Kemasyarakat di Kantor Menteri LHK RI

PIRNAS.COM | JAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional LMHAI (Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia) siap dampingi masyarakat petani di Sumatera Utara untuk mengakses program Perhutanan Sosial yang dicanangkan oleh Presiden RI (Ir. Jokowi) pada tahun 2017.

LMHAI dibawah pimpinan OK. Budianto mengatakan bahwa LMHAI akan mendampingi masyarakat petani penggarap yang terlanjur berada dalam kawasan hutan yang hidupnya sebagai petani penggarap untuk dilegalkan melalui program Perhutanan Sosial melalui Hutan adat (HA) hal ini katakanya  pada waktu pertemuan bersama masyarakat sebagai anggota LMHAI di Kab. Serdang Bedagai dan sekitarnya. Pada hari Senin (8/2/2021) di Jakarta.

Sebagaimana diketahui Dua Koperasi petani dibawah binaan LMHAI pada tanggal 8 Februari 2021 hari Senin telah mengajukan Permonan IUPHKM yakni KoperasimProdusen Dalihan Natolu di Desa Silou Paribuan Kec.Silau Kahean dan Koperasi CahaMutiara LMHAI di Desa Tebing Tinggi Kec.Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai ,usulan permohonan ini langsung diterima oleh Direktorat PKPS ditjen PSKL melalui T.U Setjen di Lantai 1 Blok 1 Gedung Manggalawanabakti untuk melakukan penyerahan Usulan perhutanan sosial ini langsung diserahkan oleh Ok. Budianto selaku ketua LMHAI didampingi pengurus lainnya Napak S.Gono.

Ok. Budianto mengatakan, “Anggota LMHAI yang juga petani penggarap tergabung dalam masyarakat kommunal yakni Lembaga Masyarakat Hukum Adat Indonesia ( LMHAI) sangat membutuhkan  kepastian hukum dan kepastian berusaha  sebagai legalisasi atas penguasaan dan pengusahaan atas tanah perladangan kami tersebut demikian juga dituturkan bapak wagimin didampingi oleh bapak Batu Bara”. Paparnya.

Sementara itu Bapak Sendang Gono selaku DPP LMHAI menyambut baik atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.No.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 Tentang Peta Indikatif dan areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi V, pada SK tersebut di amar kedua butir c berbunyi “wilayah indikatif hutan adat seluas (±) 46.735 Ha dan butir d berbunyi “areal perhutanan sosial dan hutan adat yang defenitif seluas (+-) 3.122.872 ha“, SK ini telah mengakomodir penggarap untuk dilegalisasi’’. Demikian ungkap S.Gono.

Pada pertengahan bulan November tahun 2020 yang lalu Dinas Kehutanan Sumatera Utara juga telah berkunjung ke Lokasi Pencadangan perhutanan Sosial di Kab. Simalungun dan telah disambut baik oleh anggota LMHAI setempat dan LMHAI juga mendapat pencerahan dan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, pada pasal 4 berbunyi “perhutanan sosial diberikan dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat“.

Ok. Budianto juga menjelaskan bahwa LMHAI akan berkordinasi langsung ke Dirjen PSKL (perhutanan sosial dan kemitraan Lingkungan ) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam rangka mensukseskan Program Perhutanan Sosial melalui Hutan/Tanah adat di seluruh Indonesia yang akan diadakan pertemuannya di ruang Direktoray PKTHA pada hari Eabu 10 Februari 2021 di Blok 4 lt.4 Gd. Manggalawanabakti Senayan Jakarta.

(DM)