Home » Daerah » PT Pangkatan Indonesia Terindikasi Kangkangi Peraturan Pemerintah Terkait Hutan Konservasi

PT Pangkatan Indonesia Terindikasi Kangkangi Peraturan Pemerintah Terkait Hutan Konservasi

Pirnas.com 21 Des 2020

PIRNAS.COM | LABUHANBATU – PT Pangkatan Indonesia yang berawal bernama PT Evan Grup, kini menjadi PT Pangkatan Indonesia, diduga lakukan kecerobohan tanpa hiraukan peraturan. Media team saat turun kelokasi menyisir ruas sungai yang berada di dalam perkenunan PT Pangkatan Indonesia (16/12). Jelas jelas PT Pangkatan Indonesia tidak memiliki lahan hutan konservasi. Hal ini dapat dibuktikan saat media turun kelokasi blok S PT Pangkatan Indonesia.

PT Pangkatan Indonesia terindikasi langgar UU nomor 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam yang indikasi merusak ekosistem konservasi. Dapat dijelaskan bahwa PT Pangkatan Indonesia menanami pohon kelapa sawit kisaran satu setengah meter dari bibir sungai. Seharusnya sepanjang wilayah aliran sungai menjadi hutan konservasi. Namun PT Pangkatan Indonesia disinyalir tidak taat hukum atau aturan yang ada, konon katanya yang penting produksi memuncak.

Ketika awak media mencoba lakukan konfirmasi pada manager (16/12) ditempat kerjanya, tidak membenarkan bahwa PT Pangkatan Indonesia tidak melaksanakan konservasi. Namun Fakta tidak dapat dipungkiri sesuai temuan media. “Kami dalam posisi hutankan kembali sepanjang ruas sungai pak,” lanjut manager, “sejak tahun 2010, kami sudah tanami pohon kayu, namun tidak tumbuh. Dan lokasi tersebut kami juga tidak bersihkan lagi, dan tidak mengambil hasil, agar menjadi hutan konservasi,” ungkap beliau pada media.

Namun kenyataan fakta di lapangan, lokasi masih bersih, serta hasil masih difungsikan. Diduga PT Pangkatan Indonesia telah melanggar ketentuan undang undang nomor 41 tahun 1999.    Pelanggaran konservasi berbunyi : dilarang memasuki lokasi konservasi serta memanen, atau mengambil hasil seperti mana mestinya. Team awak media temukan dugaan kedustaan jawaban atas konfirmasi, yang amat berbeda dengan fakta yang ditemukan.

Bukankah konservasi salah satu persyaratan dalam asosiasi  RSPO? Namun yang menjadi pertanyaan, lokasi konservasi mana yang diajukan PT Pangkatan Indonesia sehingga lenggang dengan RSPO tersebut? Hal ini perlu dikaji ulang oleh pemerintah atau yang berwenang, atas sanksi dalam pelanggaran sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Karena terindikasi diduga PT Pangkatan Indonesia hanya butuhkan hasil, dan tidak pedulikan sumber daya alam atau kerusakan ekosistem.

(RAHMAT SIREGAR)  

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Berita Terkait
Kemenham RI Kanwil Sumut Gelar Rapat Identifikasi Dugaan Pelanggaran HAM di Labuhanbatu

Hidayat Chan

23 Jan 2026

Post Views: 10 PIRNAS.COM|LABUHANBATU-Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara menggelar rapat identifikasi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bertempat di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Jumat (23/01). Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sumatera Utara, Dr. Flora Nainggolan, dan dihadiri oleh Kepala Bagian …

Rapat Koordinasi Awal GTRA Kabupaten Labuhanbatu 2026 Digelar 

Hidayat Chan

23 Jan 2026

Post Views: 13 PIRNAS.COM|Labuhanbatu– Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Labuhanbatu sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penataan aset dan penyelesaian konflik agraria di wilayah kabupaten Labuhanbatu. Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Bupati Labuhanbatu jalan SM Raja Rantauprapat, Jum’at 23/1/2026 ini dihadiri oleh unsur pimpinan Forkopimda, …

Sidang Paripurna Laporan Reses I DPRD Tahun 2025 Dihadiri Wakil Bupati 

Hidayat Chan

23 Jan 2026

Post Views: 326 PIRNAS.COM|Labuhanbatu -Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri ST, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses I DPRD Labuhanbatu Masa Persidangan I Tahun Persidangan II 2025. Agenda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sidang DPRD Labuhanbatu, Jalan SM. Raja, Kecamatan Rantau Selatan, Jumat (23/1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, H. Andi …

Evaluasi Program MBG, Sekda Labuhanbatu Ajak Pengelola Dapur dan SPPG Perkuat Komitmen Pelayanan

Hidayat Chan

20 Jan 2026

Post Views: 444 PIRNAS.COM|Labuhanbatu– Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian dan pengawasan, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG, menggelar rapat evaluasi bersama para pengelola dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi …

Paparkan Program ‘Gema Sahabat’, Bupati Labuhanbatu Dinyatakan Berhak Terima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026

Hidayat Chan

19 Jan 2026

Post Views: 475 PIRNAS.COM|LABUHANBATU-Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M., direncanakan menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat tahun 2026, pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026 mendatang. Ketetapan itu tertuang dalam Berita Acara Anugerah Kebudayaan PWI Pusat : Kategori Bupati/Walikota Pada …

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Sekda Labuhanbatu Dorong Penguatan Organisasi BPBD dan Budaya Gotong Royong

Hidayat Chan

19 Jan 2026

Post Views: 336 PIRNAS.COM|Labuhanbatu-Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tengah bersiap melakukan transformasi struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus memperketat kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, saat memimpin Apel Gabungan Kelompok I di Lapangan BKPP, Senin (19/1). ​Dalam amanatnya, Sekda mengungkapkan bahwa penataan organisasi …

Kategori Terpopuler