Dewan Pengupahan SPSI Sumut Minta Kenaikan 10% UMP Tahun 2021

PIRNAS.COM | MEDAN – Dinas Ketenagakerjaan Sumut bersama Dewan Pengupahan provinsi Sumatera Utara melaksanakan sidang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 di Hotel Grand Sakura, Jalan HM Yamin Medan, Rabu (28/10/2020).

Plt Kadisnaker Sumut Bambang selaku pimpinan sidang membuka acara dan membacakan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor : M/11/HK.04/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi covid-19 dengan tidak adanya kenaikan dan tetap pada UMP tahun 2020 sebesar 2.499.422.

“Berdasarkan surat edaran dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan RI, bahwa UMP tahun 2021 tidak ada kenaikan dan tetap seperti UMP tahun 2020 karena situasi pandemi covid-19,” papar Plt Kadisnaker Sumut.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota dewan pengupahan dari SPSI Sumut Elfianti Tanjung, SH menolak surat edaran tersebut dan tetap akan mengusulkan kenaikan 10% UMP tahun 2021.

“Kami dari SPSI Sumut akan tetap menolak surat edaran itu dan kami tetap akan mengusulkan kenaikan 10% UMP tahun 2021,” ucap Elfianti.

Ketua SP.NIBA Sumut itu menjelaskan, Bahwa kenaikan 10% UMP tersebut sudah sangat kecil dibanding tahun 2020 sebesar 8%, ditambah lagi dengan kenaikan kebutuhan hidup pokok sehari-hari.

“Tahun 2020 kemarin kenaikan UMP 8% dan tahun 2021 ini kita minta hanya 10%, berartikan cuma selisih 2% saja yang kita minta, Coba lihat harga sembako sekarang ini yang sudah melambung harganya, terus kalau gaji pekerja ngak naik, sementara kebutuhan hidup terus saja naik, inikan namanya ngak seimbang, penghasilan dengan pengeluaran si pekerja itu,” jelas Istri dari seorang pengusaha Kota Medan itu.

Bunda Elfi sebutan akrabnya merasa bingung atas sidang yang digelar dan terkesan dipaksakan harus menerima keputusan dari Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan UMP tahun 2021 tidak ada kenaikan.

“Saya bingung lihat sidang hari ini, apanya yang mau disepakati, sedangkan dipusat saja belum ada kesepakatan, saat sidang dijakarta kemarin dari Apindo minta tidak ada kenaikan upah, sementara dari SPSB menyerahkan kepada daerah masing-masing, upah tersebut naik atau ngaknya tergantung SPSB didaerah masing-masing,” papar Bunda Elfi.

Elfianti yang juga seorang pengacara wanita cantik ini sangat heran melihat sikap pemerintah yang terkesan tidak pro pada rakyat kecil, Apalagi dalam situasi pandemi yang sudah sangat menyengsarakan rakyat kecil dengan terus naiknya harga kebutuhan hidup.

“Saya heran lihat sikap pemerintah saat ini, seharusnyakan bela rakyat kecil, tapi ini nampaknya tidak pro pada rakyat khususnya para pekerja, lihat aja harga sembako terus naik dan kalau memang upah tidak ada kenaikan, ya harga sembako janganlah terus naik,” sebut pengacara wanita itu.

Setelah Elfianti menyampaikan pendapatnya, diikuti oleh para anggota dewan pengupahan lainnya yang berpendapat sama dengan Bunda Elfi dan diakhir persidangan, para anggota dewan pengupahan sepakat untuk tidak menanda tangani berita acara sidang, sebagai tanda para anggota dewan pengupahan Sumut, khususnya dari SPSI Sumut yang diketuai CP.Nainggolan menolak surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

(Zainal Abidin)