PERAMPOK BERDASI TERANG-TERANGAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA MERAMPAS HAK MASYARAKAT, DIMANA HUKUM DAN PENEGAK NYA? DAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB

PIRNAS.COM | PALUTA – Secara kasat mata dapat dilihat uang rakyat yang di peruntukkan bagi rakyat jadi Rebutan bagi para perampok berdasi yang mengatasnamakan kegiatan meningkatkan pengetahuan serta kualitas dan kemampuan Aparatur Desa serta Kepala Desa Se-Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hal itu disampaikan seorang Tokoh Masyarakat yang mengaku dirinya keturunan asli dari suatu kerajaan yang pernah berdaulat di wilayah Padang Lawas Utara pada zamannya, beliau menuturkan kepada Pirnas, “ini Perampokan sejalan besar dan terang-terangan diselenggarakan. Sepertinya ada sayembara yang dilakukan di Padang Lawas Utara. Sayembara menghabiskan uang rakyat dengan cepat tepat dan mantap,” imbuh Akhiruddin Siregar sebagai keturunan Raja Kerajaan Hajoran.

Beliau juga mengatakan, “hal ini perlu kita awasi secara bersama-sama sebagai warga negara dan juga sebagai masyarakat adat Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara bergantian dipertontonkan di depan kita Perampokan Berjemaah dilakukan oleh beberapa oknum yang mengaku memiliki lembaga, organisasi, oknum dari institusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara, oknum dari institusi Kepolisian Tapanuli Selatan, Oknum dari Instansi (OPD) Kabupaten Pasang Lawas Utara yaitu Dinas PMD Serta dukungan dari 12 oknum Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara,” ungkap Akhiruddin Siregar yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pemburu Pelaku Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia (DPC.LPP-TIPIKOR RI) saat dimintai tanggapan mengenai Bimtek yang diselenggarakan di Medan bulan Agustus tahun 2020.

Sosialisasi mendadak tanpa jarak dilakukan pihak Tipikor Polres Tapanuli Selatan dipimpin langsung Kanit TIPIKOR di Kecamatan Dolok dan juga Sosialisasi yang diselenggarakan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara di Pimpin langsung Kasi DATUN di Kecamatan Portibi sepulangnya Kepala Desa dari Bimtek di Medan Pada bulan Agustus Tahun 2020 tanpa membiarkan mereka istirahat setelah melakukan perjalanan panjang dari Medan.

Hal itu disampaikan Akhiruddin Siregar kepada Wartawan Pirnas didasari beberapa Bukti Dokumentasi dari BIMTEK yang ada di Medan serta beberapa surat yang ada pada beliau serta Modul Sosialisasi Kejaksaan yang ada padanya dari Kecamatan Portibi, begitu juga Vidio Konfirmasi terhadap salah satu yang ada di lokasi sebagai pembantu panitia sosialisasi Polres Tap-sel dan foto dokumentasi yang beliau dapatkan dari Kecamatan Dolok serta beberapa keterangan lisan yang tidak dapat diterima sebagai pembinaan bagi perangkat desa dan kepala desa.

Dari 1930 Peserta yang berangkat ke Medan Bimtek diwajibkan membayar Rp. 5.000.000,-/peserta sebanyak Lima orang per desa, walau tidak hadir dan ada beberapa desa tidak lengkap membawa peserta namun wajib membayar keseluruhan.

Apakah itu namanya Bimbingan? Siapa yang bertanggung jawab dengan dana itu kalau bukan kepala Desa juga yang jadi korban. Sehari kepulangan Kepala Desa dari Medan Bimtek keesokan harinya pihak Polres tidak diketahui Resmi atau tidaknya acara tersebut diselenggarakan sosialisasi di Kecamatan Dolok di 76 Desa selama kurang lebih 2 jam sosialisasi selesai semua.

Kemudian gelombang kedua kepulangan Kepala Desa Bimtek dari Medan sehari kemudian Kejaksaan kembali melaksanakan Sosialisasi di Kecamatan Portibi dengan sistem Gelombang pertama 16 desa pagi jam 9 hingga jam 11 Wib dan sisanya sore jam 2 lewat hingga jam 4 sore selesai sosialisasi satu kecamatan.

Dari rentetan kegiatan Bimtek di Medan dan sosialisasi di Paluta berturut-turut yang menurut perkiraan menghabiskan biaya lebih dari 30 Milyar Rupiah selama bulan Agustus. Apa mungkin para Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mencerna dan mengingat semua bimbingan tersebut dalam kurun waktu singkat begitu? Kalaulah memang begitu canggihnya para peserta sosialisasi dan Bimtek menerima ilmu yang diajarkan.

(PHAS)