Pelarian PLT Bupati Bengkalis Berakhir Sudah

PIRNAS.COM | ROHIL – Sejak awal Maret 2020 yang bersangkutan telah ditetapkan oleh Polda Riau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tersangka dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di tembilahan, kabupaten Indragiri hilir (Inhil) tersebut lari dan bersembunyi, berpindah-pindah tempat dari pekan baru pindah ke Jakarta.

Setelah terendus ada di jakarta, pindah ke bandung, jogyakarta, berganti tempat dari hotel ke hotel hingga akhirnya ke kota Jambi dan kabupaten muaro Jambi.

Pada awal pelariaan yang bersangkutan masih menjabat sebagai pelaksana tugas (PLT) Bupati setelah Bupati Amril Mukminin ditahan oleh KPK.

Sejak Februari 2020 Muhammad mengendalikan pemerintahan kabupaten Bengkalis dari tempat dia bersembunyi, hingga keluar keputusan Gubernur Riau berupa SK. Pengangkatan sekda Bengkalis SDR Bustami HJ selaku pelaksana harian (PLH) pada 11 Maret 2020.

”Buronan (Muhammad) kita tahan sejak Jumat lalu di mapolda Riau”, kata Kapolda Riau IRJEN POl AGUNG SETYA IMAM EFFENDI SIK SH MSI, melalui direktur reserse kriminal khusus (DIRRESKRIMSUS) Polda Riau, Kombes Pol ANDRI sudarmadi, Minggu 9/8/2020.

Sebelum itu penyelidik juga telah melakukan panggilan pertama kepada tersangka pada Februari 2020. Namun Muhammad tidak hadir dan melakukan panggilan kedua juga tetapi Muhammad juga tidak hadir tanpa alasan yang sah pada saat itu. Tersangka mengajukan penundaan pemeriksaan dengan alasan melaksanakan pernikahan putri kandungnya dan ia bermohon untuk di periksa pada tanggal 25 Februari 2020.

Namun, Kombes Andri mengatakan jadwal penundaan yang ditentukan tersangka tersebut juga tidak pernah hadir saat itu, penyidik langsung cek keberadaan tersangka di kantor Bupati Bengkalis rumah Dinas, rumah pribadi maupun lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persinggahanya, namun tersangka Muhammad tidak ditemukan dan telah melarikan diri.

Mangkir dari dua kali panggilan penyidik Muhammad justru tiba-tiba mengajukan praperadilan status tersangka yang di daftarkan Rabu 26 Februari 2020, nomor register perkara 4/pid.pra/2020/PN.PBR dan pengadilan menolak seluruh isi gugatan praperadilanya dalam putusanya di PN pekan.

Selasa 24 Maret 2020 silam, hakim tunggal yudisilin mengatakan Ditreskrimsus Polda Riau dalam menetapkan Muhammad sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan perlu dibuktikan di pengadilan.

Polda Riau kemudian menetapkan Muhammad dalam daftar pencarian orang (DPO) awal Maret 2020 usai mangkir dari dua kali panggilan dasar penetapan DPO, Andri mengatakan Muhammad tidak kooperatif selama proses penyidikan.

“PLT Bupati Bengkalis ini langsung menghilang usai ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Riau,” kata andri.

Dengan ditolaknya praperadilan Muhammad, Hakim memerintahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di tembilahan, kabupaten Indragiri pada 2013 silam.

“Sebelum penahanan kita lakukan pemeriksaan Rapid test dulu, untuk memastikan yang bersangkutan tidak dalam status reaktif Covid-19,” kata Andri.

Polda Riau menerapkan protokol kesehatan terhadap seluruh tahanan yang baru masuk maupun bagi yang sedang menjalani masa tahanan. Bagi tahanan baru wajib mengikuti Rapid test sebelum masuk dan akan dilakukan swap selama dalam penahanan.

Penahanan terhadap tersangka Muhammad ST ini menjadi jawapan atas komitmen Polda Riau dalam memberantas korupsi.

“Pemberantasan korupsi ini harus dicabut ke akar-akarnya, sehingga tidak muncul kembali dimasa yang akan datang,” pernyataan Kapolda beberapa waktu yang lalu dalam sebuah diskusi.

Polda Riau mendeteksi adanya pola unik korupsi di Riau berupa keterlibatan swasta, bukan penyelenggara Negara atau PNS sebagai pengadaan korupsi. Perlu pendekatan khusus dalam menghadapi kejahatan yang menyedot darah rakyat itu.

(Juli manik)