PROSES PENGURUSAN IMB TOWER TTB GROUP DI DUGA DIISTIMEWAKAN

PIRNAS.COM | PAKPAK BHARAT – Peroses kepengurusan izin mendirikan bangunan tower Telkomsel bersama group berada di desa Kuta Jungak, Kecamatan Siempat Rube kabupaten Pakpak Bharat, Sumut diduga diistimewakan sehingga menimbulkan seribu pertanyaan di tengah warga.

Pasalnya bangunan yang diperkirakan sudah dua minggu lamanya dikerjakan dan sudah pernah didatangi Dinas Perizinan Satu Pintu dan tim dari kantor Satpol – PP kabupaten Pakpak Bharat untuk menanyakan izin terkait pembangunan tower dimaksud, bahkan sumber mengatakan kalau bangunan tersebut sempat dihentikan pihak Satpol – PP.

Dengan dasar hukum yang kuat aktifitas pekerja sempat dibererhentikan selama satu hari, namun anehnya walau bangunan tower dimaksud belum mengantongi IMB, aktivitas seperti semula tetap berjalan karena diduga kuat ada oknum Satpol – PP yang mengizinkan bekerja kembali.

“Izin pemberitahuan beraktivitas kembali diberitahukan melalui telelpon genggam oknum Satpol – PP”.

Pernyataan itu diterangkan Tulus Nainggolan kepada wartawan yang mengaku sebagai pengawas pembangunan tower dimaksud.

Menjadi pertanyaan di tengah warga kabupaten Pakpak Bharat, kenapa bisa demikian..?
pada hal dalam peraturan pemerintah yang dijabarkan dalam peraturan bupati (perbub) nomor 29 tahun 2011 yang mengatakan setiap orang atau badan usaha yang mendirikan, memperluas, mengubah, menggeser dan membongkar bangunan secara keseluruhan atau sebagian gedung bangunan wajib terlebih dahulu memiliki IMB (ijin mendirikan bangunan) sebelum melakukan aktifitas pembangunan.

Berat dugaan ada permainan kongkalikong antara pihak perusahaan dengan oknum dinas terkait. Mirisnya sampai berita ini di turunkan, menurut keterangan Heri Cibro Kasi Pengawasan dan penyuluhan kantor Dinas Perizinan Satu Pintu melalui telpon genggamnya, Jum’at (17/7/2020) mengatakan kalau proses berkas usulan IMB mereka baru semalam sore di antarkan.

Menanggapi hal itu Bupati LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat ) BESRI ANJUAN BERUTU saat diminta tanggapannya sangat menyayangkan adanya dugaan keistimewaan dalam kepengurusan IMB yang di lakukan oleh oknum dinas yang terlibat di dalamnya, menurutnya perilaku pembiaran aktifitas pembangunan tower dimaksud oleh oknum dinas terkait sangatlah mencederai hati warga khususnya di kabupaten Pakpak Bharat.

“Seolah olah oknum tersebut tidak mencerminkan dan tunduk kepada peraturan terkait syarat kepemilikan IMB sebelum melakukan ajtivitas pembangunan”, ujar Bupati LIRA seraya menghimbau dinas terkait segera melaksanakan tupoksinya sesuai denga SOP (standart operasional perosedur ) demi tercapainya pendapatan asli daerah ( P A D ) bukan untuk kekayaan pribadi oleh oknum tertentu.

Sementara Kastro Manik S, Sos kasatpol – PP hendak di konfirmasi tidak berhasil.

( jaman munthe )