PEMA Sumut Desak Gubsu Copot Pejabat Tras Bank Sumut

PIRNAS.COM | MEDAN – Seiring dengan dewasanya bangsa ini, mengharuskan kita agar lebih mengerti dan memahami nilai-nilai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, yang mengharuskan kepada setiap lini dan elemen yang ada didalamnya secara terstruktur harus menjalankan aturan yang ada untuk menjalankannya.

Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang ada didalamnya dikarenakan pihak-pihak yang terkait banyak menyalah gunakan wewenang yang diamanahkan kepadanya sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum/tindak pidana korupsi seperti.

Sehubungan dengan bergulirnya sidang perdana dugaan korupsi pembelian surat berharga PT. Bank Rp. 202 Miliar di pengadilan tipikor medan kronologinya :
Pada tahap I (10/11-2107) Rp. 52 miliar, tahap II (7/3-2018) dengan nilai Rp. 75 miliar, dan tahap III (11/4-2018) dengan nilai Rp. 50 miliar. Pada tahun 2013 sampai tahun 2017, laba SNP terus mengalami penurunan dan mengalami kerugian dari laporan OJK, SNP sudah dibekukan dan dinyatakan pailit oleh PN Niaga Jakarta. Namun, Bank Sumut tetap membeli saham SNP, meski tidak ada keuntungan yang diperoleh, malahan menimbulkan kerugian dari pembelian Rp. 177 miliar ditambah bunga Rp. 25 miliar dengan total Rp. 202 miliar kerugian yang ditanggung Bank Sumut.

Dari hasil jual beli surat berharga PT SNP, terdakwa MAL mendapat fee Rp. 514 juta dan terdakwa AI mendapatkan Rp. 2 miliar dari hasil penjualan surat berharga tersebut, kami juga menduga bahwa dalam kasus tersebut bukan hanya MAL dan Al yang terlibat dalam kerugian PT. Bank Sumut karena tidak mungki MAL dan Al bisa melakukan tindak pidana korupsi/pencucian uang tersebut kalau tidak ada kekuatan penguasa yang melancarkan aksi tersebut.

Tuntutan :
1. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar kembali melakukan penelusuran kembali terhadap kasus jual beli surat berharga PT SNP dan jangan hanya terfokus terhadap terdakwa MAL dan Al yang saat ini perkaranya bergulir di pengadilan tipikor.
2. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar memanggil dan memeriksa kembali Dirut, Direksi dan Sekretaris PT. Bank Sumut (Rizal Valevi dan M. Mahmud Jeffry) yang di duga juga ikut serta dalam jual beli surat berharga PT SNP.
3. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar profesional dalam menangani proses kasus jual beli surat berharga PT SNP tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
4. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar melakukan evaluasi kinerja Dirut,Direksi, Sekretaris dan Kepala Devisi PT. Bank Sumut (Rizal Valevi dan M. Mahmud Jeffry)yang di duga tidak mampu mengelola PT. Bank Sumut terbukti PT. Bank Sumut selalu mengalami penurunan pendapatan dan menurun kepercayaan masyarakat terhadap PT. Bank Sumut.
5. Meminta kepada Gubernur Sumatera Utara agar lebih tegas terhadap Dirut,Direksi, Sekretaris dan kepala Devisi PT. Bank Sumut(Rizal Valevi dan M. Mahmud Jeffry), kalau memang tidak mampu bekerja memajukan PT. Bank Sumut lebih baik di lakukan pecopotan dan di ganti dengan orang-orang yang memang mampu bekerja.
Demikian surat pemberitahuan aksi ini kami sampaikan, atas atensi dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih. Korninator aksi Iman Harahap.

(PHAS)