Wao, Bupati Kab Labuhanbatu Resmi Dilaporkan Ke Poldasu

PIRNAS.COM | LABUHANBATU- Akibat ricuhnya jabatan Sekretariat daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu. Dan, akhirnya, Bupati Kabupaten Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) oleh Muhammad Yusuf Siagian.

Muhammad Yusuf Siagian yang didampingi pengacaranya Akhyar Idris Sagala SH, sebagai kuasa hukumnya langsung menyampaikan laporan ke Mapoldasu atas laporan terkait perbuatan melawan hukum, pasal 421 KUH Pidana, dikategorikan kejahatan dalam jabatan.

Dengan bukti adanya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1124/VII/2020/SUMUT/SPKT “III” yang diterima langsung Kepala SPK III, AKBP Drs Benma Sembiring, Kamis (09/07/2020).

Akhyar Idris Sagala SH sebagai kuasa hukum pelapor Muhammad Yusuf Siagian kepada awak Wartawan, Kamis (9/7)2020), mengatakan, terkait tentang laporan tersebut disampaikan mereka ke Poldasu, setelah Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan untuk mengembalikan kembali jabatan Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apalagi, perbuatan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe yang tidak mau melaksanakan perintah Undang Undang dan perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta perintah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), telah memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dalam Pasal 421 KUHPidana jo Pasal 216 KUHPidana.

“Saya meminta agar penyidik dapat segera memproses terlapor yaitu Bupati Kabupaten Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe. Karena jelas terang-terangan melakukan kejahatan tidak mengembalikan jabatan klien kami sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu,” kata advocad dari Kantor Pengacara Akhyar Idris Sagala Associates Law Office tersebut, kepada wartawan.

Dia juga meminta kepada Mendagri, Tito Karnavian, dan Gubsu, Edy Rahmayadi, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Hj R Sabrina, bersedia memberikan keterangan sebagai saksi kepada penyidik di Polda Sumut dalam perkara ini.

“Keterangan Mendagri, Gubernur Sumut, Sekdaprovsu dibutuhkan untuk menjelaskan surat perintah yang dikeluarkan dan ditujukan kepada Bupati Labuhanbatu,” ujar kuasa hukum Muhammad Yusuf Siagian SH.

Akhyar juga meminta Presiden Republik Indonesia agar memberikan tindakan tegas terhadap Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe yang tidak perduli terhadap perintah Undang-Undang dan perintah atasan.

Ricuhnya jabatan Sekdakab Labuhanbatu ini sebelumnya juga sudah menjadi pembicaraan serius dan hangat. Sebab pada Senin (06/07/2020) lalu delapan anggota DPRD Labuhanbatu juga mengajukan hak interpelasi kepada pimpinan lembaga legislatif daerah itu untuk mempertanyakan perihal jabatan Sekdakab Kabupaten Labuhanbatu tersebut.

(Tim)