Anggota DPRD Labura Datangi PT Marbo Jaya Indah Pertanyakan Abu Boiler Yang Resahkan Masyarakat

PIRNAS.COM | LABUHANBATU UTARA – Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) datangin PT Marbo Jaya Indah guna untuk Klarifikasi mengenai Abu Boiler yang mana kini masyarakat sangat resah.

Dalam kunjungan Anggota DPRD tersebut diadakan rapat terbuka dan dihadiri oleh Manager Perusahaan Girsang, turut hadir Ketua Komisi B Muhammad Rafiq dan rekan dewan dari komisi B yaitu Mamora, Borkat, Eli Lubis, Amin, Sarul, Popo, juga di hadiri oleh Kepala Desa Pulo Jantan serta masyarakat setempat.

“Pihak anggota dewan dan masyarakat Desa Pulo Jantan sangat menyayangkan ketika rapat terbuka disitu tidak di hadiri oleh humas perusahaan PT Marbo Jaya Indah Raya.” Ungkap Juliani masyarakat Desa Pulo Jantan.

Masyarakat sanggat mendesak dan meminta kepada Girsan sebagai manager perusahaan PT Marbo Jaya Indah Raya segera memperbaiki alat abu boiler supaya masyarakat bisa merasakan hidup nyaman.

“Kami berharap pihak perusahaan PT Marbo Jaya Indah Raya secepatnya mengatasi abu boiler yang meresakan kenyamanan Kami,” ujar Amir masyarakat setempat.

Pihak perusahaan dari PT Marbo Jaya Indah Raya akan menangani permasalahan abu boiler yang terjadi pada masyarakat Desa Pulo Jantan Labura.

“Pihak dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menindak tegas atas kejadian abu boiler, pihak perusahaan di minta segera selesaikan dalam waktu dekat, jika tidak selesai Dinas Lingkungan Hidup akan mencabut izinnya, kita tunggu saja,” tambah seorang warga bernama Daham.

Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(Suryani)