Fraksi PKS Apresiasi Pemprovsu Raih Opini WTP

PIRNAS.COM | MEDAN- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau FPKS apresiasi kepada Pemprovsu yang raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
FPKS apresiasi Pemprovsu raih opini WTP sekaligus berikan rekomendasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran (TA) 2019, Rabu (17/06) di Ruang Paripurna DPRD Sumut.

Melalui ketua Fraksi PKS Sumut Drs Misno Adisyah Putra (foto), PKS menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Sumut beserta jajarannya yang baru saja memperoleh Opini WTP dari BPK di tahun pertama ia menjabat.

Opini WTP itu diperoleh karena laporan keuangan dan penggunaan anggaran di Sumut dinilai transparan, akurat, jelas, dan tepat, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Selamat kepada Gubsu atas diperolehnya WTPdari BPK, jadi genap selama 6 kali berturut-turut Pemprovsu meraih opini WTP,” katanya.“Hal ini merupakan langkah baik dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance pemrovsu.” ujar Misno.

Lebih lanjut, pada sidang paripurna DPRD Sumut, Fraksi PKS memberikan rekomendasi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut, fraksi PKS memberikan apresiasi atas beberapa capaian yang hampir memenuhi dan melampaui target capaian yang telah ditetapkan.

“Gubernur telah meletakkan pondasi-pondasi dasar pembangunan Sumatera Utara yang berkelanjutan pada posisi yang tepat.” terang Misno.

Realisasi Capaian
Di samping itu fraksi juga menyoroti beberapa realisasi capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan.Misno menjelaskan di antaranya, ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.

Pertama, di bidang ekonomi fraksi PKS berpandangan bahwa gubernur harus lebih serius membuat langkah-langkah taktis dalam upaya pemenuhan target PAD yang telah dicanangkan.
Serta menutup celah-celah kebocoran.

Kedua, di bidang kesehatan, PKS merekomendasikan kepada gubernur dan jajarannya untuk segera mengevaluasi program-program di bidang kesehatan, yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat, terkhusus balita.

Ketiga, di bidang pendidikan PKS memberikan catatan terkait ketersediaan SMA dan SMK yang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.Idealnya minimal ada 1 SMA/SMA Negeri di setiap kecamatan.

Selanjutnya PKS juga menyoroti soal nilai tukar petani Sumut. Fraksi PKS memandang bahwa pemerintah daerah harus lebih serius.Tidak boleh ada monopoli perdagangan atas komoditas yang sebenarnya dikuasai oleh rakyat.

Mengingat bahwa mayoritas penduduk Sumut mengggantungkan hidupnya sebagai pelaku usaha tani.Kemudian berdasarkan laporan dan rekomendasi panitia khusus LKPJ, fraksi PKS menyoroti dan memberikan beberapa catatan penting untuk ditindak lanjuti.

Di antaranya, penyajian data capaian kerja dan fakta di lapangan yang menjadi temuan pansus LKPJ harus valid serta teruji kebenarannya.Perlu upaya konkrit untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman serta mengurangi kawasan kumuh.

Selanjutnya, perlu upaya lebih komprehensif dalam mengatasi pencemaran air Danau Toba, sehingga dapat mendukung program pariwisata nasional.Di samping itu, sambung Misno, perlu ada upaya evaluasi terhadap banyaknya PLT dan rangkap jabatan di lingkungan pemerintah.

Evaluasi terkait MOU dengan beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Sumut, serta memperhatikan kesejahteraan guru yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Terakhir, fraksi PKS berharap seluruh saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan bisa mempertajam gambaran pelaksaaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemprovsu.
Seperti yang tercermin dalam LKPJ Gubernur tahun anggaran 2019 in.

(Lili Sueli)