Pantauan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Pemprovsu Belum Signifikan

PIRNAS.COM | MEDAN- Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemprovsu terkesan belum signifikan, sehingga perlu terus ditingkatkan, terutama terkait kordinasi dengan GTPP kabupaten/kota.
Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Pemprovsu belum signifikan, sehingga harus lebih tegas terutama dalam kebijakan dengan Pemkab/Pemkota.

Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian kepada Wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (27/5).

Politisi PKS ini lebih lanjut menuturkan sejumlah masalah terkait lemahnya kordinasi antara Pemkab/Pemko di kabupaten/kota di Sumut, terutama dalam ketegasan penerapan prokotol kesehatan.

“Kinerja GTPP Pemprovsu, kan tidak terlepas dari kordinasi di daerah, misalnya dalam pengaturan rekayasa arus kendaraan di jalan-jalan di daerah,” katanya.

Saat dihubungi, Sekretaris Komisi B DPRD Sumut ini sedang berada di Kisaran dalam rangka kunjungan kerja tim Pansus Covid-19 DPRD Sumut.

Menurut Hadian, pengamanan rekayasa arus dari Medan ke daerah agar tidak masuk ke kawasan lain demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19, menurut Hadian harus jelas sampai berapa lama.

“Instruksinya kan harus dari GTPP Sumut, bagaimana dan sampai berapa lama, harus ada ketegasan,” ujar Hadian.

Dia berpendapat, dalam kaitan kordinasi ini GTPP Sumut diharapkan dapat bertindak sebagai kordinator GTPP Kab/Kota.
Ini dimaksudkan agar kebijakannya lebih terarah, terpadu dan terintegrasi dengan baik.

Begitu juga halnya dengan kesejahteraan tenaga medis, yang tugasnya berada di garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19.

“Kita ingatkan dulu waktu kejadian di rumah sakit rujukan di Deli Serdang, tim medis ditempatkan satu orang satu kamar, tetapi kemudian jadi 1 orang dua kamar, ujarnya.

“Ini menimbulkan masalah bagi tenaga medis,” sambungnya.
Kemudian, hak-hak tenaga medis yang harus terpenuhi sesuai dengan tugas mereka menangani pasien.

“Tenaga medis juga harus mendapatkan hak-haknya, begitu juga penginapan, jangan blunder,” kata Hadian.

“Perlu Dikurangi”
Ke depan, Pansus Covid-19 DPRD Sumut mengusulkan jam kerja tenaga medis perlu dikurangi.

“Jangan lagi full time dan overtime, agar mereka comfortable dan tidak panjang yang membuat mereka stres,” katanya.

Selanjutnya, urai Hadian, Pansus juga meminta GTPP agar dana refocussing tidak lagi disalurkan dalam bentuk sembako, tetapi uang tunai.

“Setahu saya penyaluran ke kab/kota belum seluruhnya tuntas, sebaiknya sisanya diberikan dalam bentuk uang tunai,” katanya.

Kalau dengan uang tunai, masyarakat bisa membelanjakan di warung tetangga, sehingga ekonomi bisa tumbuh.”Kalau sembako, saya kira rawan disalahgunakan,” ujar Hadian.

Terkait dengan data penerima bantuan, Ahmad Hadiah minta agar GTPP menggunakan data terbaru yang bottom up.”Jangan gunakan data lama dari DTKS yang faktanya sudah tidak valid,” ujarnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan GTPP Sumut ini perlu disegerakan, mengingat dalam waktu dekat Pemerintah pusat akan memberlakukan New Normal, yakni kembali ke situasi normal setelah pandemi Covid-19.

“Kalau nanti New Normal, saya kira Pemprovsu menyesuaikan diri saja agar kebijakannya sejalan dengan pusat,” ujarnya.

Terkait hasil kunjungannya ke Siantar, Wakil Ketua Pansus Covid-19 Ahmad Hadian melakukan pertemuan dengan jajaran RS Jasemen Saragih.

Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa rumah sakit itu memiliki alat yang disebut Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk pemeriksaan pasien berpenyakit TBC.

Alat ini, menurut Hadian dapat digunakan untuk swab Covid-19, namun harus ada izin tertulis dari Kementrian Kesehatan.

“Kita dorong pemerintah pusat melalui Pemprovsu agar izin tersebut dapat diberikan kepada RS Jasemen Saragih agar penanganan pasien Covid-19 lebih terkonsentrasi.

(Jeans h-Inf)